Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda. (Foto: RMOL)
Pemerintah harus segera mengambil langkah revolusioner dalam membenahi sistem transportasi publik nasional di tengah konflik Timur Tengah yang berujung pada penutupan Selat Hormuz, yang memicu lonjakan harga energi global dan mengancam stabilitas ekonomi dalam negeri.
Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, krisis energi yang dihadapi saat ini harus menjadi pelecut bagi pemerintah.
"Kita tidak bisa terus-menerus terjebak dalam kebijakan reaktif seperti bekerja dari rumah (WFH) setiap kali harga minyak melonjak. Solusi permanennya adalah memindahkan mobilitas warga dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang mumpuni,” ujar Syaiful Huda, Senin, 6 April 2026.
Huda menegaskan ketergantungan Indonesia pada kendaraan pribadi berbahan bakar fosil menjadikan ketahanan nasional sangat rentan terhadap volatilitas harga minyak dunia. Maka pembenahan transportasi massal bukan lagi sekadar isu kenyamanan perkotaan, melainkan strategi pertahanan kedaulatan energi.
“Harus ada peta jalan jelas agar transportasi publik di Indonesia benar-benar menjadi tulang punggung transportasi yang nyaman, murah, dan menjangkau semua area,” ujarnya.
Ia mengkritik tersendatnya pembangunan angkutan umum di berbagai kota besar akibat efisiensi anggaran. Huda mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi menggenjot sistem Buy The Service (BTS).
“Saat ini transportasi massal yang berjalan baik dan relatif terintegrasi hanya di Jakarta. Padahal kota-kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar, Palembang, sangat membutuhkan penanganan serius atas ketersediaan transportasi massal yang memadai,” ujarnya.
Politisi PKB ini meminta pemerintah berani mengalihkan sebagian subsidi BBM kendaraan pribadi untuk memperkuat subsidi operasional atau Public Service Obligation (PSO) angkutan umum. Langkah ini bertujuan agar tarif transportasi massal tetap terjangkau dan layanannya semakin luas.
“Jika terjangkau kami yakin transportasi publik akan jadi pilihan rasional masyarakat di tengah mahalnya biaya BBM,” katanya.
Langkah ini juga harus dibarengi dengan kebijakan tegas dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Pemerintah bisa menggunakan instrumen manajemen parkir, penerapan ERP, maupun pembatasan tahun kendaraan di wilayah-wilayah tertentu.
“Jadi kami menilai krisis energi yang kita hadapi saat ini merupakan momentum pas untuk melakukan pembenahan angkutan massal secara serius dan berkelanjutan,” pungkasnya.
