Ilustrasi (Gambar: Babbe)
Guna menyiasati krisis energi akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah, sejumlah negara di Asia Tenggara mulai menginstruksikan kebijakan Work From Home (WFH).
Langkah ini diambil secara serentak untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang kian membebani anggaran negara.
Berikut adalah daftar negara yang menerapkan kebijakan tersebut:
1. Malaysia
Mulai 15 April, Pemerintah Malaysia mewajibkan WFH bagi ASN, pegawai badan hukum, hingga karyawan BUMN. Kebijakan ini merupakan respon langsung terhadap lonjakan harga minyak mentah dunia.
"Kabinet telah menyetujui kebijakan kerja dari rumah. Ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan memastikan pasokan energi tetap stabil," ujar Perdana Menteri Anwar Ibrahim, sebagaimana dikutip dari The Straits Times.
Selain WFH, Malaysia juga memangkas kuota bensin bersubsidi dari 300 liter menjadi 200 liter per bulan bagi warga yang memenuhi syarat.
2. Thailand
Per Maret 2026, Thailand resmi memberlakukan WFH bagi pegawai negeri dan mengimbau sektor swasta melakukan hal serupa. Perdana Menteri Anutin Charnvirakul menginstruksikan penghematan ekstrem di lingkungan pemerintahan, seperti menangguhkan perjalanan dinas ke luar negeri, menggunakan tangga sebagai pengganti lift, dan imbauan mengenakan kemeja lengan pendek agar penggunaan AC di kantor bisa dikurangi.
3. Filipina
Filipina mengambil langkah sedikit berbeda dengan menerapkan skema 4 hari kerja sepekan bagi ASN sejak 9 Maret 2026.
Kebijakan ini bersifat temporer guna memangkas konsumsi BBM nasional. Selain pemadatan hari kerja, kantor pemerintah dilarang mengatur suhu pendingin ruangan di bawah 24 derajat Celcius.
4. Vietnam
Pemerintah Vietnam turut mendorong warganya untuk bekerja secara jarak jauh. Selain mempromosikan WFH, masyarakat Vietnam juga diminta beralih ke transportasi umum demi menekan penggunaan kendaraan pribadi yang boros energi.
5. Indonesia
Sebagai bagian dari blok ASEAN, Indonesia telah memulai skema WFH minimal sehari dalam sepekan bagi ASN. Pemerintah juga sangat menganjurkan sektor swasta untuk mengadopsi kebijakan serupa sebagai bentuk antisipasi terhadap fluktuasi harga energi global yang dipicu oleh konflik Iran.
