Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: FB Prabowo)

Politik

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

SENIN, 06 APRIL 2026 | 06:07 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Keterlibatan kelompok bisnis yang merasa dirugikan oleh kebijakan “bersih-bersih” pemerintahan Prabowo Subianto berpeluang ikut cawe-cawe untuk menjatuhkan kekuasaan yang sah.

“Mereka yang terganggu secara ekonomi mulai mencari kanal politik. Ini berbahaya jika bertemu dengan kelompok yang memang punya agenda pemakzulan,” kata pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, dikutip Senin 6 April 2026.

Amir juga menyinggung adanya narasi pemakzulan yang sebelumnya sempat mencuat di ruang publik. Menurutnya, isu tersebut belum sepenuhnya padam dan berpotensi muncul kembali dengan momentum yang tepat.


Yang menarik, Amir menyebut adanya kelompok yang bergerak secara diam-diam, termasuk pihak-pihak yang secara formal berada dalam lingkar kekuasaan.

“Secara kasat mata mungkin tidak terlihat, tapi ada kelompok yang menunggu momentum. Mereka tidak bergerak terbuka,” kata Amir.

Amir bahkan mengaitkan hal ini dengan potensi skenario suksesi kekuasaan, di mana sebagian pihak disebut berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat naik menggantikan jika terjadi krisis politik.

Dalam analisis yang lebih luas, Amir juga menyinggung kemungkinan adanya dukungan jaringan internasional dalam dinamika ini. Salah satu nama yang disebut adalah George Soros.

“Dalam banyak kasus global, instabilitas politik seringkali tidak berdiri sendiri. Ada jaringan, ada kepentingan, dan ada desain yang lebih besar,” pungkas Amir.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya