Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: FB Prabowo)

Politik

Hati-hati Operasi Dorong Kenaikan BBM untuk Jatuhkan Prabowo

SENIN, 06 APRIL 2026 | 03:30 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemerintah Presiden Prabowo Subianto agar mewaspadai kelompok tertentu yang mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah mengatakan, dorongan kenaikan BBM saat ini tidak semata-mata berbasis pada pertimbangan ekonomi, melainkan beririsan dengan agenda politik kelompok tertentu yang menginginkan perubahan kekuasaan.

“Secara ekonomi, alasan kenaikan BBM memang terlihat rasional. Harga minyak dunia naik, beban subsidi meningkat, dan ada tekanan terhadap postur APBN. Namun dalam konteks sosial-politik, kebijakan ini bisa menjadi pemicu gejolak,” kata Amir, dikutip Senin 6 April 2026.


Amir menjelaskan, narasi yang berkembang di ruang publik cenderung mengedepankan urgensi fiskal. Pemerintah dihadapkan pada dilema antara menjaga stabilitas anggaran atau mempertahankan daya beli masyarakat.

Namun, menurut Amir, kondisi psikologis masyarakat saat ini tidak sepenuhnya stabil. Sentimen negatif terhadap pemerintah, khususnya terhadap Presiden Prabowo, dinilai masih ada di sebagian kelompok.

“Dalam situasi seperti ini, kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat seperti BBM sangat sensitif. Sedikit saja salah timing, bisa memicu aksi massa yang meluas,” kata Amir.

Lebih jauh, Amir mengungkapkan adanya indikasi konsolidasi kelompok anti-pemerintah yang mulai bergerak secara sistematis. Target utama mereka, menurut dia, adalah ruang-ruang strategis seperti kampus.

“Sejumlah kelompok sudah mulai mengarah ke kampus-kampus sebagai basis gerakan. Ini pola klasik dalam dinamika politik Indonesia,” kata Amir.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

UPDATE

Kejagung Pede Hadapi Febrie di Sidang Praperadilan

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:27

Gebrakan PAM Jaya Tekan Kebocoran Air Diapresiasi

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:19

FEB UNJ Dukung Pariwisata Berkelanjutan di Bali Lewat Pengabdian Masyarakat

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:01

Danantara Investasi Rp44 Triliun di JBS Group

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:01

Anggota PWI Jakbar Laporkan Oknum Polisi ke Propam Polda Metro, Ini Sebabnya

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:47

Bawaslu Campus Connect Jadi Solusi Tantangan Digital di Pemilu

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:28

Publik Curiga UGM Melindungi Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:17

Febrie Adriansyah Siap Buka-bukaan di Sidang Praperadilan

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:02

Gedung Bapenda DKI Kebakaran

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 00:32

Pemerintah Diultimatum 15 Hari Terbitkan PP Cukai MBDK

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 00:13

Selengkapnya