Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: FB Prabowo)

Politik

Hati-hati Operasi Dorong Kenaikan BBM untuk Jatuhkan Prabowo

SENIN, 06 APRIL 2026 | 03:30 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemerintah Presiden Prabowo Subianto agar mewaspadai kelompok tertentu yang mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah mengatakan, dorongan kenaikan BBM saat ini tidak semata-mata berbasis pada pertimbangan ekonomi, melainkan beririsan dengan agenda politik kelompok tertentu yang menginginkan perubahan kekuasaan.

“Secara ekonomi, alasan kenaikan BBM memang terlihat rasional. Harga minyak dunia naik, beban subsidi meningkat, dan ada tekanan terhadap postur APBN. Namun dalam konteks sosial-politik, kebijakan ini bisa menjadi pemicu gejolak,” kata Amir, dikutip Senin 6 April 2026.


Amir menjelaskan, narasi yang berkembang di ruang publik cenderung mengedepankan urgensi fiskal. Pemerintah dihadapkan pada dilema antara menjaga stabilitas anggaran atau mempertahankan daya beli masyarakat.

Namun, menurut Amir, kondisi psikologis masyarakat saat ini tidak sepenuhnya stabil. Sentimen negatif terhadap pemerintah, khususnya terhadap Presiden Prabowo, dinilai masih ada di sebagian kelompok.

“Dalam situasi seperti ini, kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat seperti BBM sangat sensitif. Sedikit saja salah timing, bisa memicu aksi massa yang meluas,” kata Amir.

Lebih jauh, Amir mengungkapkan adanya indikasi konsolidasi kelompok anti-pemerintah yang mulai bergerak secara sistematis. Target utama mereka, menurut dia, adalah ruang-ruang strategis seperti kampus.

“Sejumlah kelompok sudah mulai mengarah ke kampus-kampus sebagai basis gerakan. Ini pola klasik dalam dinamika politik Indonesia,” kata Amir.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya