Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
RMOL.Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) bukan sekadar pencitraan diplomatik.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah melihat hal itu sebagai bagian dari proses dialektika global -- di mana Indonesia menempatkan diri dalam pusaran kepentingan internasional untuk mencari posisi yang paling menguntungkan.
“Bergabungnya Prabowo dalam BoP adalah langkah untuk masuk ke arena, memahami permainan, lalu mengambil keuntungan strategis,” kata Amir.
Menariknya, analisis intelijen juga menyoroti bagaimana faktor massa dan momentum aksi menjadi bagian dari strategi besar ini.
Dalam kerangka Sandhi Yudha dan Gerpolek (gerilya, politik, dan ekonomi), massa bukan sekadar elemen spontan, tetapi dapat menjadi instrumen tekanan maupun legitimasi politik.
Amir menilai bahwa dinamika aksi massa -- baik yang muncul secara organik maupun terkelola -- dapat digunakan untuk menciptakan momentum tertentu.
Dalam banyak kasus, momentum ini berfungsi sebagai pengungkit kebijakan atau sebagai sinyal kepada aktor-aktor politik lain.
“Aksi massa itu bagian dari momentum. Dalam perspektif intelijen, momentum bisa diciptakan, diarahkan, atau dimanfaatkan untuk memperkuat posisi kekuasaan,” kata Amir.
Dengan kombinasi Sandhi Yudha, Gerpolek, dan Madilog, Amir memprediksi bahwa kepemimpinan Prabowo dalam lima tahun ke depan akan diwarnai oleh strategi berlapis: terbuka di permukaan, namun tertutup di dalam.
Di satu sisi, publik akan melihat aktivitas diplomasi yang intens dan keterlibatan dalam forum global. Namun di sisi lain, akan berlangsung operasi senyap yang bertujuan mengamankan kepentingan nasional, baik dari ancaman eksternal maupun dinamika internal.
Pendekatan ini, menurut Amir, menuntut kesabaran dalam membaca arah kebijakan pemerintah.
“Apa yang terlihat belum tentu yang sebenarnya terjadi. Dalam dunia intelijen, yang paling penting justru apa yang tidak terlihat,” pungkas Amir.
