Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus (kiri). (Foto: Dok. RMOL)
Kebocoran dan rentetan kasus suap dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tidak boleh diabaikan.
Demikian dikatakan Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus dalam keterangannya, dikutip Sabtu 4 April 2026.
Iskandar juga menyoroti bahwa dampak kebocoran tidak hanya terjadi pada penerimaan kepabeanan dan cukai, tetapi juga merembet ke sektor lain seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan dan pajak dalam rantai perdagangan, termasuk PPN dan PPh impor.
“Pembersihan di Bea Cukai punya efek fiskal yang jauh melampaui satu pos penerimaan. Ia merambat ke seluruh sistem perpajakan,” kata Iskandar.
Melihat tren lima tahun terakhir, ia menilai stagnasi penerimaan pada 2024-2025 menjadi indikator bahwa ruang perbaikan masih sangat besar. Bahkan, lonjakan 13 poin persentase bisa menjadi indikasi adanya masalah mendasar dalam sistem pengawasan.
“Kalau benar ada pembacaan internal bahwa ‘2025 sempat minus sekitar 8 persen’, maka itu bisa jadi refleksi tekanan internal terhadap kualitas penerimaan,” kata Iskandar.
Ke depan, IAW memetakan tiga skenario. Mulai dari status quo yang membuat kebocoran tetap terjadi, pembersihan parsial yang hanya memberi efek sementara, hingga pembersihan sistemik yang dinilai sebagai solusi ideal.
“Kalau pembersihan dilakukan secara menyeluruh, maka 2027-2030 bisa menjadi fase
rebound kualitas penerimaan negara,” ujar Iskandar.
Di bagian akhir, ia menegaskan bahwa perubahan dari minus ke plus bukan sekadar angka statistik, melainkan sinyal serius yang harus ditindaklanjuti.
“Ini indikasi bahwa kualitas pengawasan dan kebocoran fiskal memang punya pengaruh nyata terhadap pendapatan negara,” kata Iskandar.
Ia bahkan memperingatkan potensi kebocoran yang nilainya bisa sangat besar.
“Bisa jadi puluhan triliun per tahun. Bisa jadi lebih,” kata Iskandar.
Karena itu, ia menekankan pentingnya audit forensik menyeluruh serta pembongkaran jejaring korupsi secara sistemik, bukan parsial.
“Negara tidak boleh puas hanya karena target penerimaan tercapai. Yang dibutuhkan adalah audit menyeluruh, pembongkaran jejaring korupsi, dan reformasi sistemik,” pungkas Iskandar.
