Presiden baru Myanmar, Min Aung Hlaing (Foto: FMT)
Mantan pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, resmi menapaki puncak kekuasaan sipil setelah terpilih sebagai presiden ke-11 pada Jumat, 3 April 2026.
Pemungutan suara yang digelar di Parlemen Persatuan di ibu kota Nay Pyi Taw mengukuhkan dominasi politik Min.
Ia meraih lebih dari separuh suara anggota parlemen, memastikan kemenangan mutlak dalam kontestasi tersebut.
"Dengan ini kami mengumumkan Jenderal Senior Min Aung Hlaing sebagai presiden," kata Ketua Parlemen Aung Lin Dwe dari panggung di aula pertemuan parlemen, seperti dikutip dari
AFP. Min sebelumnya menjabat sebagai panglima tertinggi militer Myanmar atau Tatmadaw sejak 2011 hingga akhirnya mundur pada Maret lalu demi mengikuti pemilihan presiden.
Kursi tersebut kini ditempati oleh mantan kepala intelijen, Ye Win Oo, yang baru saja dilantik awal pekan ini.
Kendati baru resmi menjadi presiden, Min sejatinya telah menggenggam kendali kekuasaan sejak kudeta militer pada 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi.
Kudeta tersebut memicu pembubaran National League for Democracy dan memperdalam konflik bersenjata yang masih berlangsung di berbagai wilayah.
Selama lima tahun terakhir, Min juga mengorkestrasi proses pemilu bertahap sejak akhir Desember, yang berujung pada kemenangan partai-partai pro-militer, termasuk Union Solidarity and Development Party.
Parlemen hasil pemilu itu mulai bersidang pada 16 Maret, membuka jalan bagi legitimasi politik baru bagi kubu militer.
Namun, rekam jejak Min tidak lepas dari sorotan tajam komunitas internasional, terutama terkait operasi militer terhadap etnis Rohingya pada 2017 yang memaksa lebih dari satu juta orang mengungsi ke Bangladesh.
Pada November 2024, jaksa International Criminal Court, Karim Khan, bahkan mengajukan permintaan surat perintah penangkapan terhadap Min dengan alasan ia bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan.
Selain itu, pada 2019, Gambia menggugat Myanmar ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas dugaan genosida terhadap Rohingya.
