Pemerintah Harus Berani Setop Ekspor Minyak Mentah

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menegaskan pentingnya langkah berani pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Ia mendorong agar Indonesia mulai menghentikan ekspor minyak mentah secara bertahap serta mempercepat pembangunan dan modernisasi kilang dalam negeri. Menurutnya, langkah tersebut krusial untuk mewujudkan kemandirian energi.

Ateng menekankan bahwa swasembada energi harus diposisikan sebagai kebutuhan strategis nasional, bukan sekadar slogan politik semata.

“Ketahanan energi adalah bagian dari kedaulatan negara. Jika kita terus bergantung pada pasar global, maka kita akan selalu rentan terhadap krisis,” tegasnya, Jumat, 3 Maret 2026.

Lebih lanjut, Ateng berharap pemerintah dapat menjadikan situasi global saat ini sebagai momentum untuk melakukan transformasi kebijakan energi secara menyeluruh. Hal itu dinilai penting demi menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur kilang, tetapi juga oleh praktik ekonomi-politik yang tidak sehat dalam tata niaga migas.

Ateng mengungkapkan, indikasi praktik pencarian rente dalam proses impor BBM masih terjadi, meskipun pemerintah sebelumnya telah membubarkan Petral. Ia menilai, pola lama tetap berlangsung melalui berbagai mekanisme baru, termasuk dugaan manipulasi spesifikasi BBM dalam proses pengadaan.

“Kita tidak boleh menutup mata. Reformasi migas tidak cukup hanya membubarkan lembaga, tetapi harus menyentuh akar masalahnya,” pungkas Ateng.