Berita

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

BBM Stabil, Pemerintah Prioritaskan Perlindungan Daya Beli dan Ekonomi Nasional

JUMAT, 03 APRIL 2026 | 11:01 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Langkah pemerintah untuk memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak naik pada 1 April 2026 dinilai tepat. Kebijakan tersebut bisa menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian geopolitik imbas perang AS-Israel terhadap Iran.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, menilai bahwa langkah tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Pasalnya, situasi geopolitik memicu krisis dan lonjakan harga energi yang terasa di sejumlah negara.

"Dalam kondisi seperti sekarang, bisa tidak naik harga, khususnya BBM subsidi, itu sudah merupakan perjuangan yang tidak mudah. Pemerintah menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada rakyat dengan menjaga daya beli di tengah tekanan global," kata Sarmuji dalam keterangannya, dikutip Jumat, 3 April 2026.


Sekjen DPP Partai Golkar itu berharap konflik geopolitik dapat segera berakhir sehingga tekanan terhadap harga minyak dapat mereda. Menurutnya, stabilitas harga energi global penting agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, stabilitas harga BBM memiliki efek domino yang besar terhadap perekonomian nasional, terutama dalam menjaga inflasi dan biaya logistik tidak melonjak tajam. Karenanya, langkah pemerintah dianggap dapat menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Sarmuji juga mendorong pemerintah memperkuat strategi mitigasi risiko energi, termasuk optimalisasi cadangan energi nasional, diversifikasi sumber energi, serta peningkatan efisiensi distribusi BBM agar tepat sasaran. Selain itu, transparansi pengelolaan subsidi dan kompensasi energi perlu dijaga agar kebijakan yang diambil akuntabel dan berkelanjutan.

"Ke depan, tantangan sektor energi masih akan sangat dinamis. Karena itu, konsistensi kebijakan dan kecepatan respons pemerintah menjadi kunci. Fraksi Partai Golkar DPR RI akan terus memberikan dukungan sekaligus pengawasan konstruktif agar kebijakan energi nasional tetap berpihak pada kepentingan rakyat," demikian Sarmuji.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya