Berita

Representative Image (Foto: AA)

Dunia

Austria Tolak Wilayah Udaranya Dipakai AS untuk Serang Iran

JUMAT, 03 APRIL 2026 | 00:15 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Di tengah eskalasi konflik Timur Tengah, Austria memilih berdiri di jalur netral dengan menolak penggunaan wilayah udaranya oleh Amerika Serikat untuk kepentingan militer ke Iran. 

Juru bicara Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa penolakan tersebut dilakukan secara konsisten sejak awal adanya permintaan dari Washington. 

Dia mengonfirmasi adanya lebih dari satu permintaan AS, meski tidak merinci jumlah pastinya.


“Austria menolak izin kepada AS untuk menggunakan wilayah udaranya untuk operasi militer melawan Iran, dengan alasan hukum netralitas negara tersebut,” ujar juru bicara tersebut, seperti dikutip dari Lembaga penyiaran publik Austria, ORF, Kamis, 2 April 2026.

Austria yang dikenal dengan kebijakan netralitas militernya menegaskan tidak menutup sepenuhnya akses penerbangan militer AS, namun setiap permintaan tetap dikaji secara kasus per kasus sesuai kepentingan nasional.

Dari dalam negeri, Partai Sosial Demokrat Austria (SPO) turut mendesak pemerintah untuk mempertahankan sikap tegas tersebut. 

Ketua SPO di Lower Austria, Sven Hergovich, meminta agar tidak ada satu pun penerbangan militer AS yang diizinkan. Menurutnya Perang di Timur Tengah merusak kepentingan ekonomi Austria, Eropa secara keseluruhan, dan perdamaian dunia.

“Menteri Pertahanan Klaudia Tanner (OVP) seharusnya tidak menyetujui satu pun penerbangan militer AS ke Teluk. Ia juga seharusnya tidak menyetujui penerbangan transportasi atau dukungan logistik lainnya. Sama seperti yang dilakukan Spanyol, Prancis, Italia, dan Swiss," tegas Hergovich.

Langkah Austria ini sejalan dengan sejumlah negara Eropa lain. Spanyol dilaporkan telah menutup wilayah udaranya untuk penerbangan militer terkait konflik, sementara Italia menolak permintaan pesawat AS untuk mendarat di pangkalan militernya di Sisilia.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya