Berita

Representative Image (Foto: AA)

Global

Austria Tolak Wilayah Udaranya Dipakai AS untuk Serang Iran

JUMAT, 03 APRIL 2026 | 00:15 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Di tengah eskalasi konflik Timur Tengah, Austria memilih berdiri di jalur netral dengan menolak penggunaan wilayah udaranya oleh Amerika Serikat untuk kepentingan militer ke Iran. 

Juru bicara Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa penolakan tersebut dilakukan secara konsisten sejak awal adanya permintaan dari Washington. 

Dia mengonfirmasi adanya lebih dari satu permintaan AS, meski tidak merinci jumlah pastinya.


“Austria menolak izin kepada AS untuk menggunakan wilayah udaranya untuk operasi militer melawan Iran, dengan alasan hukum netralitas negara tersebut,” ujar juru bicara tersebut, seperti dikutip dari Lembaga penyiaran publik Austria, ORF, Kamis, 2 April 2026.

Austria yang dikenal dengan kebijakan netralitas militernya menegaskan tidak menutup sepenuhnya akses penerbangan militer AS, namun setiap permintaan tetap dikaji secara kasus per kasus sesuai kepentingan nasional.

Dari dalam negeri, Partai Sosial Demokrat Austria (SPO) turut mendesak pemerintah untuk mempertahankan sikap tegas tersebut. 

Ketua SPO di Lower Austria, Sven Hergovich, meminta agar tidak ada satu pun penerbangan militer AS yang diizinkan. Menurutnya Perang di Timur Tengah merusak kepentingan ekonomi Austria, Eropa secara keseluruhan, dan perdamaian dunia.

“Menteri Pertahanan Klaudia Tanner (OVP) seharusnya tidak menyetujui satu pun penerbangan militer AS ke Teluk. Ia juga seharusnya tidak menyetujui penerbangan transportasi atau dukungan logistik lainnya. Sama seperti yang dilakukan Spanyol, Prancis, Italia, dan Swiss," tegas Hergovich.

Langkah Austria ini sejalan dengan sejumlah negara Eropa lain. Spanyol dilaporkan telah menutup wilayah udaranya untuk penerbangan militer terkait konflik, sementara Italia menolak permintaan pesawat AS untuk mendarat di pangkalan militernya di Sisilia.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya