Pemerintah Kota Surabaya merotasi 78 pejabat di Graha Sawunggaling, Surabaya, Kamis, 2 April 2026. (Foto: RMOLJatim)
Sebanyak 78 pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dirotasi. Rotasi tersebut meliputi tujuh pejabat eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama serta 71 pejabat eselon III dan IV.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan, rotasi jabatan bukan sekadar penyegaran, melainkan bagian dari kebutuhan organisasi di tengah sejumlah pejabat yang akan memasuki masa purna tugas.
“Rotasi ini untuk percepatan kinerja. Setiap jabatan harus diisi orang yang tepat sesuai kompetensinya,” kata Eri dikutip dari Kantor Berita RMOLJatim, Kamis, 2 April 2026.
Ia menekankan, penempatan pejabat harus berbasis kompetensi dan selaras dengan target kinerja. Menurutnya, Pemkot Surabaya membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam mengeksekusi program prioritas.
Eri juga mengingatkan seluruh jajaran agar menempatkan loyalitas kepada masyarakat sebagai prinsip utama dalam bekerja.
“Loyalitas hanya satu, kepada masyarakat Surabaya, bukan kepada wali kota, wakil wali kota, atau sekda,” tegasnya.
Ia menegaskan, setiap program pemerintah harus memberi dampak langsung bagi masyarakat hingga tingkat Rukun Warga (RW), termasuk melalui penguatan Kampung Pancasila.
“Tidak boleh ada warga miskin yang tidak tertangani, tidak boleh ada stunting tanpa intervensi, dan tidak boleh ada warga yang kesulitan makan atau biaya sekolah,” ujarnya.
Eri juga meminta seluruh jajaran meninggalkan pola kerja yang hanya bersifat teoritis tanpa hasil nyata.
“Tidak ada lagi kerja tanpa
output dan
outcome. Semua harus terukur,” tandasnya.
Dalam pengisian jabatan, Pemkot Surabaya tidak langsung menetapkan pejabat definitif di semua posisi. Sejumlah jabatan masih diisi pelaksana tugas (Plt) sambil menunggu evaluasi kinerja sebelum dilakukan lelang jabatan.
Evaluasi akan dilakukan setiap bulan. Jika dalam tiga bulan tidak menunjukkan hasil optimal, pejabat yang bersangkutan akan diganti.
Mulai 7 April 2026, sejumlah program prioritas diminta berjalan maksimal, seperti penguatan Kampung Pancasila, penataan pedestrian bebas parkir liar, penerapan parkir non-tunai, serta peningkatan standar pengelolaan tempat pembuangan sampah (TPS).
“Camat dan lurah harus bergerak cepat dengan target penyelesaian satu minggu. Tidak ada lagi alasan keterlambatan,” kata Eri.
Adapun tujuh pejabat eselon II yang dirotasi yakni Eddy Christijanto sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Antiek Sugiharti sebagai Kepala Dinas Sosial, Nanik Sukristina sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dr Billy Daniel Messakh sebagai Kepala Dinas Kesehatan.
Kemudian Dedik Irianto sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Maria Theresia Ekawati Rahayu sebagai Kepala Bappeda, serta Irvan Wahyudrajad sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
