Berita

Gerakan Pemuda Nasional Indonesia (GPNI) menggelar aksi damai di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat serta Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Pusat.(Foto: Istimewa)

Nusantara

Geruduk Kedubes AS, Aktivis Teriak Setop Pendanaan LSM Asing

KAMIS, 02 APRIL 2026 | 18:02 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Sejumlah kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Nasional Indonesia (GPNI) menggelar aksi damai di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat serta Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Pusat, Kamis 2 April 2026.

Massa mendesak Pemerintah Amerika Serikat menghentikan segala bentuk pendanaan tanpa izin yang diduga berasal dari jaringan lembaga swadaya masyarakat (LSM) asal Negeri Paman Sam. Pendanaan tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi dinamika sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia.

Koordinator GPNI, Fandri menilai, pemerintah tidak konsisten dalam menegakkan aturan terhadap lembaga asing.


“Negara terkesan takut untuk menegakkan hukum untuk lembaga asing yang menyalurkan dana ke LSM di Indonesia," kata Fandri.

GPNI juga menuntut Pemerintah Amerika Serikat menghormati kedaulatan Republik Indonesia dan tidak melakukan pembiaran terhadap aktivitas LSM yang dianggap mencampuri urusan dalam negeri.

Aksi di Kedubes AS ditutup dengan simbolik pembakaran topeng tokoh George Soros dan Presiden AS Donald Trump sebagai bentuk protes terhadap sikap Pemerintah AS yang dinilai abai terhadap kedaulatan Indonesia.

Usai dari Kedubes, massa melanjutkan aksi ke Kementerian Dalam Negeri. Mereka meminta pemerintah bersikap tegas terhadap setiap bentuk pengaruh oligarki global yang dinilai mengancam kedaulatan negara.

Sebelumnya, dokumen internal Open Society Foundation (OSF) dilaporkan bocor ke publik. Mengutip media internasional The Sunday Guardian, OSF disebut mengalokasikan dana sekitar 1,8 juta dolar AS atau setara Rp28 miliar kepada jaringan LSM di Indonesia.

Dana tersebut dikabarkan digunakan untuk berbagai program, mulai dari mobilisasi akar rumput, penguatan kepemimpinan pemuda, hingga pemantauan pengambilan keputusan serta peningkatan keterlibatan dengan kelompok seperti aktivis, akademisi, dan tokoh agama.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya