Airlangga Wakili Prabowo di Forum Bisnis RI-Korsel, Teken MoU Bernilai Rp173 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam forum bisnis Indonesia-Korea Partnership for Resilient Growth di Seoul, Rabu, 1 April 2026.

Airlangga yang didampingi oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, mengatakan bahwa forum itu menghasilkan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (MoU) dengan nilai mencapai 10,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp173 triliun.

“Dalam pertemuan tersebut ditandatangani MoU dengan nilai 10,2 miliar USD atau sekitar Rp173 triliun,” ujar Airlangga kepada awak media di Seoul.

Dia menuturkan, MoU yang diteken mencakup sektor strategis seperti energi dan transisi hijau, termasuk tenaga surya, carbon capture and storage (CCS), energi terbarukan. Kemudian sektor industri dan manufaktur, seperti baja, baterai, serta transportasi ramah lingkungan.

“Dalam investasi tersebut juga termasuk sektor digital dan AI. Kemudian properti dan infrastruktur, termasuk pengembangan di Bumi Serpong Damai, dan kerja sama bisnis dan asosiasi antara Kadin, KCCI, terutama untuk mendorong bisnis komitmen,” lanjutnya.

Dikatakan Airlangga, sejumlah perusahaan besar Korea Selatan turut memperkuat komitmen investasinya di Indonesia, termasuk pengembangan industri baja oleh POSCO serta minat investasi dari Lotte yang membuka peluang kolaborasi dengan Danantara sebagai mitra investasi.

Lebih jauh, Airlangga menekankan bahwa capaian dari Korea Selatan melengkapi hasil kunjungan Presiden Prabowo sebelumnya ke Jepang yang menghasilkan komitmen investasi sebesar 23,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp401 triliun. 

“Artinya kunjungan Bapak Presiden ke dua negara ini menghasilkan komitmen investasi sebesar Rp574 triliun,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Menko Airlangga juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki iklim investasi melalui mekanisme debottlenecking guna mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha. 

“Kami menyiapkan mekanisme debottlenecking agar seluruh persoalan yang dihadapi dunia usaha dapat diselesaikan dengan cepat,” ujarnya.