Berita

Ilustrasi

Politik

WFH Jumat Harus Diikuti Peralihan ke Transportasi Publik

KAMIS, 02 APRIL 2026 | 10:06 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat sebagai bagian dari strategi penghematan energi di tengah konflik global mendapat sorotan dari Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera.

Mardani menilai kebijakan tersebut perlu disertai pengawasan yang detail serta sosialisasi yang matang agar implementasinya berjalan efektif. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkala untuk memastikan tujuan kebijakan benar-benar tercapai.

“Ini perlu pengawasan detail dan perlu sosialisasi yang matang. Lalu pastikan evaluasi dilakukan dengan seksama. Produktivitas juga tidak boleh berkurang, justru mesti bertambah,” ujarnya lewat akun X, Kamis, 2 April 2026.


Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak boleh berhenti sebagai langkah sesaat, melainkan harus diikuti dengan upaya konkret dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), salah satunya melalui peningkatan penggunaan transportasi publik.

“Dan harus dilanjutkan dengan menekan konsumsi BBM dengan mempermudah transportasi umum,” sambungnya.

Menurut Mardani, tujuan penghematan BBM memang perlu kajian mendalam. Namun, berdasarkan rapat terakhir dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), efisiensi di lingkungan kantor dapat mencapai 32 persen dalam sehari, mencakup penghematan listrik, air, penggunaan kendaraan dinas hingga biaya operasional.

Karena itu, ia menekankan agar kebijakan efisiensi energi ini memiliki keberlanjutan yang jelas, terutama dalam mendorong migrasi ke transportasi publik sebagai langkah strategis jangka panjang.

“Maka saya menekankan agar wajib ada kelanjutan kebijakan untuk efisiensi BBM, khususnya migrasi ke transportasi publik,” pungkasnya.


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya