Berita

Ilustrasi

Politik

WFH Jumat Harus Diikuti Peralihan ke Transportasi Publik

KAMIS, 02 APRIL 2026 | 10:06 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat sebagai bagian dari strategi penghematan energi di tengah konflik global mendapat sorotan dari Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera.

Mardani menilai kebijakan tersebut perlu disertai pengawasan yang detail serta sosialisasi yang matang agar implementasinya berjalan efektif. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkala untuk memastikan tujuan kebijakan benar-benar tercapai.

“Ini perlu pengawasan detail dan perlu sosialisasi yang matang. Lalu pastikan evaluasi dilakukan dengan seksama. Produktivitas juga tidak boleh berkurang, justru mesti bertambah,” ujarnya lewat akun X, Kamis, 2 April 2026.


Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak boleh berhenti sebagai langkah sesaat, melainkan harus diikuti dengan upaya konkret dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), salah satunya melalui peningkatan penggunaan transportasi publik.

“Dan harus dilanjutkan dengan menekan konsumsi BBM dengan mempermudah transportasi umum,” sambungnya.

Menurut Mardani, tujuan penghematan BBM memang perlu kajian mendalam. Namun, berdasarkan rapat terakhir dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), efisiensi di lingkungan kantor dapat mencapai 32 persen dalam sehari, mencakup penghematan listrik, air, penggunaan kendaraan dinas hingga biaya operasional.

Karena itu, ia menekankan agar kebijakan efisiensi energi ini memiliki keberlanjutan yang jelas, terutama dalam mendorong migrasi ke transportasi publik sebagai langkah strategis jangka panjang.

“Maka saya menekankan agar wajib ada kelanjutan kebijakan untuk efisiensi BBM, khususnya migrasi ke transportasi publik,” pungkasnya.


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya