Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa))
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membuat sebuah video yang di dalamnya menyampaikan pernyataan yang ikut mendorong kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.
Hal tersebut disampaikan JK dalam video yang beredar luas di media sosial X, dikutip redaksi pada Rabu malam, 1 April 2026.
“BBM yang sekarang ini mengalami masalah kenaikan harga karena perang di Timur Tengah, maka untuk mengatasi itu, jalan pertama yang baik kita laksanakan, harus kita laksanakan ialah menyesuaikan harganya sesuai dengan harga internasional,” ujar JK.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu menyampaikan beberapa alasan yang membuat harga BBM di Indonesia harus mengikuti harga minyak mentah dunia yang kini suda dipatok 100 Dolar AS per barel.
“Itu karena ada dua hal. Pertama, dengan menaikan harganya, maka subsidi kita berkurang, sehingga fiskal kita tidak terbebani terlalu besar,” urai JK.
“Kedua, justru kalau kita naikan harganya, maka pemakaian BBM akan berkurang, orang akan berhemat. Ketiga, yang memakai BBM itu kali yang punya mobil, yang punya motor, dan tentu yang lainnya,” sambungnya.
Lebih lanjut, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu memandang, bagi masyarakat yang memiliki mobil memiliki kemampuan untuk membeli BBM meskipun dengan harga yang tinggi.
“Dan yang motor tentu berhemat, jangan banyak bepergian,” tambahnya memperjelas.
Lebih dari itu, JK berkaca dari perkembangan sejumlah negara di ASEAN, yang memiliki situasi kondusif di dalam negeri meskipun harga BBM dilakukan penyesuaian oleh pemerintahannya.
“Pengalaman di negara-negara di ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, mereka menaikan itu (harga BBM), tidak ada reaksi demo di masyarakat,” tuturnya.
“Karena masyarakat memahami itu bukan faktor internal tapi karena faktor eksternal yang tidak bisa ditunda, yang tidak bisa diatasi oleh pemerintah,” jelas dia.
Oleh karena itu, JK mendorong agar pemerintah juga tidak takut melakukan penyesuaian harga untuk menyelamatkan kondisi keuangan negara dan perekonomian nasional, di tengah penutupan Selat Hormuz akibat memanasnya perang antara Iran dengan AS dan Israel.
“Jadi untuk kestabilan ekonomi kita, langkah itu harus menjadi pertimbangan. Pertama untuk mengurangi subsidi dan kedua justru untuk mengurangi penggunaan BBM itu,” pungkasnya.
