Berita

Agus Widjajanto. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Perang Informasi, Rakyat Harus Cerdas Jaga Stabilitas Nasional

RABU, 01 APRIL 2026 | 20:42 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ada keterkaitan antara kasus kekerasan yang menimpa tokoh kritis dengan potensi dinamika yang lebih luas terkait stabilitas keamanan nasional. 

Diungkapkan praktisi hukum, Agus Widjajanto, ada informasi yang beredar di kalangan hedge fund dan perbankan internasional mengenai indikasi pihak tertentu yang menginginkan Indonesia berada dalam kondisi tidak stabil secara politik maupun keamanan.

Sasaran utamanya, kata dia, adalah melemahkan pemerintahan yang sah serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. 


Menurut Agus, sinyal tersebut perlu dibaca dalam perspektif geostrategis dan geopolitik global.

“Informasi seperti ini tidak bisa dianggap remeh. Indonesia saat ini berada di kawasan Indo-Pasifik yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia, sehingga sangat strategis dalam peta kepentingan global,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Rabu 1 April 2026.

Dalam konteks kasus penyiraman air keras yang menjadi perhatian publik, Agus mengingatkan agar masyarakat tidak hanya melihat peristiwa secara parsial. 

Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan kemungkinan adanya pola yang lebih besar, termasuk dalam bentuk information warfare atau perang informasi.

Katanya, dalam era digital saat ini, operasi untuk menciptakan instabilitas tidak selalu dilakukan melalui kekuatan fisik. Strategi yang digunakan kini beralih pada pembentukan opini publik, framing media, hingga eksploitasi isu-isu sensitif seperti pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Kasus seperti ini sangat rentan dimanfaatkan untuk membangun narasi tertentu. Misalnya dengan menggiring opini bahwa negara gagal melindungi warganya, atau bahkan menuduh institusi tertentu tanpa proses yang utuh. Ini berbahaya jika tidak disikapi secara kritis,” tegas Agus.

Lebih lanjut, ia menyoroti adanya indikasi framing yang cenderung mendiskreditkan institusi strategis seperti TNI. 

Menurutnya, jika narasi tersebut dibangun secara sistematis dan tidak berimbang, hal itu berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik dan mengganggu stabilitas nasional.

Dalam analisisnya, perang informasi kini menjadi instrumen utama dalam kontestasi global. Narasi dapat dibentuk melalui berbagai kanal, mulai dari media massa hingga platform digital, untuk mempengaruhi persepsi publik secara luas dan cepat.

Karena itu, Agus mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta meningkatkan literasi digital dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang.

“Rakyat harus tahu dan cerdas. Jangan mau diadu domba. Stabilitas nasional adalah kepentingan bersama yang harus dijaga oleh semua pihak,” pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya