Segera Reformasi Penataan Subsidi Energi

Kondisi geopolitik global yang terancam krisis gara-gara konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran, secara tidak langsung telah menuntut Pemerintah Indonesia untuk bisa melakukan reformasi subsidi energi.

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) menyatakan, ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap jaring pengaman sosial atau pemberian subsidi oleh pemerintah, memang tidak bisa dihindarkan.

Sebab, menurut Peneliti TII, Putu Rusta Adijaya, subsidi termasuk di sektor energi memang berperan penting sebagai "shock absorber" untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. 

Namun, dia mendapati masalah tidak tepat sasarannya kebijakan subsidi yang masih terjadi, sangat berpotensi mengakibatkan distorsi ekonomi.

"Meningkatkan ketergantungan pada energi fosil, serta membebani generasi mendatang melalui tekanan fiskal yang berkepanjangan," kata Putu kapada RMOL, Rabu 1 April 2026.

Putu melihat, persoalan pendataan penerima manfaat subsidi energi sejauh ini masih belum dievaluasi oleh pemerintah, sehingga aspek ini mesti yang lebih dahulu diperhatikan sebelum kondisi geopolitik semakin memanas, dan ujungnya akan berefek pada harga BBM di dalam negeri. 

”Diharapkan pemerintah tidak hanya berfokus pada stabilisasi jangka pendek, tetapi juga 'look beyond'," ujar dia. 

"Jangka panjangnya kita membutuhkan reformasi dan menata subsidi yang lebih tepat sasaran, efisiensi distribusi, serta percepatan transisi menuju energi yang berkelanjutan,” sambungnya.