Berita

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga (Dokumen RMOL)

Politik

Bukan IKN, Wapres Disarankan Fokus Urus Papua

RABU, 01 APRIL 2026 | 10:34 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rencana Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai sebaiknya ditunda.

Hal ini merujuk pada pernyataan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, usai rapat dengan Komisi II DPR RI pada 30 Maret 2026 yang menyebutkan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap persiapan.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai bahwa Wapres Gibran masih memiliki tugas khusus di Papua yang belum tuntas. Penugasan tersebut diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak Juli 2025, dengan tujuan mempercepat pembangunan serta menangani berbagai persoalan di wilayah tersebut.


Menurut Jamiluddin, tugas tersebut tergolong kompleks. Cakupannya meliputi percepatan pembangunan fisik dan infrastruktur, penanganan isu hak asasi manusia (HAM), pendekatan keamanan, hingga koordinasi pelaksanaan program bersama Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua.

“Karena itu, Gibran secara fisik idealnya berada di Papua agar dapat melaksanakan tugas khusus tersebut secara efisien dan efektif,” ujar Jamiluddin kepada wartawan, Rabu, 1 April 2026.

Ia menegaskan bahwa kehadiran langsung Wapres di Papua akan membuat pelaksanaan tugas menjadi lebih optimal. Selain itu, hingga saat ini publik dinilai belum mengetahui capaian konkret dari penugasan tersebut. Informasi terkait progresnya pun masih minim tersampaikan ke masyarakat, setidaknya melalui media massa.

Padahal, lanjutnya, hasil dari tugas khusus tersebut seharusnya dilaporkan secara berkala kepada Presiden dan juga diketahui publik, mengingat program tersebut menggunakan anggaran negara.

“Karena itu, Gibran lebih baik berkantor di Papua, bukan di IKN,” tegasnya.

Dengan berkantor di Papua, Gibran diharapkan dapat lebih intens turun langsung ke lapangan guna memastikan capaian program sekaligus menjawab berbagai persoalan yang ada.

Jamiluddin menambahkan, langkah ini penting agar publik dapat melihat secara nyata kinerja Wakil Presiden.

“Dengan begitu, rakyat merasa memang Wapres diperlukan di negeri tercinta,” pungkasnya.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Potongan Ojol 8 Persen Belum Jalan, Menaker: Nanti Ya...

Senin, 22 Juni 2026 | 20:22

OTT Bea Cukai Belum Ungkap Pengendali Sistem Impor

Senin, 22 Juni 2026 | 19:50

Pertamina Bantu Pedagang Kuliner Jakarta Fair dengan Bright Gas

Senin, 22 Juni 2026 | 19:48

Keterlambatan RKAB Biang Krisis Batu Bara

Senin, 22 Juni 2026 | 19:42

Kejari Jaksel Ungkap Alasan Tidak Menahan Roy Suryo dan Dokter Tifa

Senin, 22 Juni 2026 | 19:32

PM Inggris Keir Starmer Resmi Mundur, Andy Burnham Siap Gantikan

Senin, 22 Juni 2026 | 19:20

Kritik Sejumlah Parpol untuk PDIP Bentuk Loyalitas ke Prabowo

Senin, 22 Juni 2026 | 19:16

Geruduk Kantor Gubernur, Ribuan Relawan Minta MBG Dilanjutkan

Senin, 22 Juni 2026 | 19:15

Penahanan Ditangguhkan, Dokter Tifa: Alhamdulillah Bisa Pulang

Senin, 22 Juni 2026 | 19:09

Sinopsis House of the Dragon Season 3, Perang Targaryen Kian Brutal,

Senin, 22 Juni 2026 | 19:05

Selengkapnya