Berita

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga (Dokumen RMOL)

Politik

Bukan IKN, Wapres Disarankan Fokus Urus Papua

RABU, 01 APRIL 2026 | 10:34 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rencana Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai sebaiknya ditunda.

Hal ini merujuk pada pernyataan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, usai rapat dengan Komisi II DPR RI pada 30 Maret 2026 yang menyebutkan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap persiapan.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai bahwa Wapres Gibran masih memiliki tugas khusus di Papua yang belum tuntas. Penugasan tersebut diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak Juli 2025, dengan tujuan mempercepat pembangunan serta menangani berbagai persoalan di wilayah tersebut.


Menurut Jamiluddin, tugas tersebut tergolong kompleks. Cakupannya meliputi percepatan pembangunan fisik dan infrastruktur, penanganan isu hak asasi manusia (HAM), pendekatan keamanan, hingga koordinasi pelaksanaan program bersama Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua.

“Karena itu, Gibran secara fisik idealnya berada di Papua agar dapat melaksanakan tugas khusus tersebut secara efisien dan efektif,” ujar Jamiluddin kepada wartawan, Rabu, 1 April 2026.

Ia menegaskan bahwa kehadiran langsung Wapres di Papua akan membuat pelaksanaan tugas menjadi lebih optimal. Selain itu, hingga saat ini publik dinilai belum mengetahui capaian konkret dari penugasan tersebut. Informasi terkait progresnya pun masih minim tersampaikan ke masyarakat, setidaknya melalui media massa.

Padahal, lanjutnya, hasil dari tugas khusus tersebut seharusnya dilaporkan secara berkala kepada Presiden dan juga diketahui publik, mengingat program tersebut menggunakan anggaran negara.

“Karena itu, Gibran lebih baik berkantor di Papua, bukan di IKN,” tegasnya.

Dengan berkantor di Papua, Gibran diharapkan dapat lebih intens turun langsung ke lapangan guna memastikan capaian program sekaligus menjawab berbagai persoalan yang ada.

Jamiluddin menambahkan, langkah ini penting agar publik dapat melihat secara nyata kinerja Wakil Presiden.

“Dengan begitu, rakyat merasa memang Wapres diperlukan di negeri tercinta,” pungkasnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Proses Hukum Febrie Adriansyah Harus Bebas dari Intervensi Politik

Senin, 13 Juli 2026 | 06:23

Tentara Salib Eropa dalam Penjarahan Konstantinopel 1204

Senin, 13 Juli 2026 | 06:05

PT Japfa Comfeed di Cengkareng Terbakar

Senin, 13 Juli 2026 | 06:03

Timnas Inggris Tak Pernah Masuk Daftar Lawan Lionel Messi

Senin, 13 Juli 2026 | 05:32

Ivan Gunawan Harap Pemerintah Bantu Pembangunan 99 Masjid

Senin, 13 Juli 2026 | 05:23

Mengungkap Skandal Pemerasan Bu Etik

Senin, 13 Juli 2026 | 05:09

Ketahuan, Amplop Baru Dikembalikan?

Senin, 13 Juli 2026 | 05:03

MBG dan KDMP Manifestasi Nyata Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 13 Juli 2026 | 04:36

Mundurnya Febrie Adriansyah Jadi Pesan Politik Antikorupsi Pemerintahan Prabowo

Senin, 13 Juli 2026 | 04:05

Waspada! Ada Kompromi Kasus Ijazah Jokowi Disetop

Senin, 13 Juli 2026 | 04:02

Selengkapnya