Berita

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga (Dokumen RMOL)

Politik

Bukan IKN, Wapres Disarankan Fokus Urus Papua

RABU, 01 APRIL 2026 | 10:34 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rencana Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai sebaiknya ditunda.

Hal ini merujuk pada pernyataan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, usai rapat dengan Komisi II DPR RI pada 30 Maret 2026 yang menyebutkan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap persiapan.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai bahwa Wapres Gibran masih memiliki tugas khusus di Papua yang belum tuntas. Penugasan tersebut diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak Juli 2025, dengan tujuan mempercepat pembangunan serta menangani berbagai persoalan di wilayah tersebut.


Menurut Jamiluddin, tugas tersebut tergolong kompleks. Cakupannya meliputi percepatan pembangunan fisik dan infrastruktur, penanganan isu hak asasi manusia (HAM), pendekatan keamanan, hingga koordinasi pelaksanaan program bersama Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua.

“Karena itu, Gibran secara fisik idealnya berada di Papua agar dapat melaksanakan tugas khusus tersebut secara efisien dan efektif,” ujar Jamiluddin kepada wartawan, Rabu, 1 April 2026.

Ia menegaskan bahwa kehadiran langsung Wapres di Papua akan membuat pelaksanaan tugas menjadi lebih optimal. Selain itu, hingga saat ini publik dinilai belum mengetahui capaian konkret dari penugasan tersebut. Informasi terkait progresnya pun masih minim tersampaikan ke masyarakat, setidaknya melalui media massa.

Padahal, lanjutnya, hasil dari tugas khusus tersebut seharusnya dilaporkan secara berkala kepada Presiden dan juga diketahui publik, mengingat program tersebut menggunakan anggaran negara.

“Karena itu, Gibran lebih baik berkantor di Papua, bukan di IKN,” tegasnya.

Dengan berkantor di Papua, Gibran diharapkan dapat lebih intens turun langsung ke lapangan guna memastikan capaian program sekaligus menjawab berbagai persoalan yang ada.

Jamiluddin menambahkan, langkah ini penting agar publik dapat melihat secara nyata kinerja Wakil Presiden.

“Dengan begitu, rakyat merasa memang Wapres diperlukan di negeri tercinta,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya