Berita

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga (Dokumen RMOL)

Politik

Bukan IKN, Wapres Disarankan Fokus Urus Papua

RABU, 01 APRIL 2026 | 10:34 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rencana Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai sebaiknya ditunda.

Hal ini merujuk pada pernyataan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, usai rapat dengan Komisi II DPR RI pada 30 Maret 2026 yang menyebutkan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap persiapan.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai bahwa Wapres Gibran masih memiliki tugas khusus di Papua yang belum tuntas. Penugasan tersebut diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak Juli 2025, dengan tujuan mempercepat pembangunan serta menangani berbagai persoalan di wilayah tersebut.


Menurut Jamiluddin, tugas tersebut tergolong kompleks. Cakupannya meliputi percepatan pembangunan fisik dan infrastruktur, penanganan isu hak asasi manusia (HAM), pendekatan keamanan, hingga koordinasi pelaksanaan program bersama Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua.

“Karena itu, Gibran secara fisik idealnya berada di Papua agar dapat melaksanakan tugas khusus tersebut secara efisien dan efektif,” ujar Jamiluddin kepada wartawan, Rabu, 1 April 2026.

Ia menegaskan bahwa kehadiran langsung Wapres di Papua akan membuat pelaksanaan tugas menjadi lebih optimal. Selain itu, hingga saat ini publik dinilai belum mengetahui capaian konkret dari penugasan tersebut. Informasi terkait progresnya pun masih minim tersampaikan ke masyarakat, setidaknya melalui media massa.

Padahal, lanjutnya, hasil dari tugas khusus tersebut seharusnya dilaporkan secara berkala kepada Presiden dan juga diketahui publik, mengingat program tersebut menggunakan anggaran negara.

“Karena itu, Gibran lebih baik berkantor di Papua, bukan di IKN,” tegasnya.

Dengan berkantor di Papua, Gibran diharapkan dapat lebih intens turun langsung ke lapangan guna memastikan capaian program sekaligus menjawab berbagai persoalan yang ada.

Jamiluddin menambahkan, langkah ini penting agar publik dapat melihat secara nyata kinerja Wakil Presiden.

“Dengan begitu, rakyat merasa memang Wapres diperlukan di negeri tercinta,” pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya