Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Umar Hadi (Foto: Istimewa)
Pemerintah Indonesia meluapkan kemarahan dan duka mendalam dalam sidang darurat Dewan Keamanan (DK) PBB Selasa, 31 Maret 2026, menyusul gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi penjaga perdamaian di Lebanon.
Sidang tersebut digelar khusus atas permintaan Indonesia dan Prancis, serta dibuka oleh Presiden DK PBB yang juga Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz.
Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Umar Hadi dalam pernyataannya di hadapan peserta sidang menyuarakan duka sekaligus kemarahan yang dirasakan seluruh rakyat Indonesia.
Tiga prajurit TNI yakni Mayor Zulmi Aditya Iskandar, Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan, dan Kopral Farizal Rhomadhon gugur saat menjalankan misi perdamaian di bawah United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Kemudian lima personel lainnya menderita luka-luka yakni Kapten Sulthan Wirdean Maulana, Kopral Rico Pramudia, Kopral Arif Kurniawan, Kopral Bayu Prakoso, dan Prajurit Deni Rianto.
"Menyampaikan rasa duka cita, kemarahan, dan frustrasi lebih dari 285 juta penduduk Indonesia. Saya yakin, rasa duka cita, kemarahan, dan frustrasi ini juga dirasakan oleh masyarakat dunia,” ujarnya.
Dubes menegaskan, tindakan pembunuhan terhadap pasukan penjaga perdamaian tidak bisa diterima, dan menjadi kerugian besar tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi PBB.
“Kita tidak dapat menerima pembunuhan terhadap pasukan penjaga perdamaian ini. Ini adalah kerugian besar bagi Indonesia. Ini juga merupakan kerugian besar bagi kita semua," tegas Umar.
Lebih jauh, Indonesia menilai eskalasi konflik yang terjadi di Lebanon hingga menegaskan personel TNI tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan aksi militer Israel.
“Eskalasi saat ini tidak muncul begitu saja. Hal ini berakar dari serangan berulang-ulang oleh Militer Israel ke wilayah Lebanon,” kata Umar Hadi.
Dubes RI mengecam keras serangan Israel di Lebanon selatan yang dipandang melanggar kedaulatan dan integritas wilayah Lebanon, serta mendesak semua pihak untuk menghentikan eskalasi dan tindakan agresif yang membahayakan personel dan aset PBB.
"Kami juga menuntut jaminan tegas dari semua pihak yang terlibat, termasuk Israel, untuk menjunjung tinggi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, untuk segera menghentikan serangan dan perilaku agresif yang membahayakan personel dan properti PBB," tegasnya.
Di samping itu, Indonesia juga mendesak langkah konkret dari DK PBB, termasuk investigasi menyeluruh dan pertanggung jawaban pelaku.
"Izinkan saya memperjelas, kami menuntut penyelidikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan alasan dari Israel. Hari ini, Dewan Keamanan harus bersuara dengan jelas, tegas, dan bersatu untuk mengutuk serangan terhadap personel pasukan penjaga perdamaian," pungkas Dubes.
