Momentum Refleksi Strategi Geopolitik Indonesia

GUGURNYA tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung dalam Satuan Tugas Kontingen Garuda (Konga) di misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dalam beberapa hari terakhir menjadi tamparan keras bagi kebijakan politik luar negeri dan geopolitik yang diambil oleh pemerintah Indonesia.

Persoalannya bukan terletak pada keikutsertaan Indonesia pada misi perdamaian di Lebanon tersebut, melainkan partisipasi Indonesia di dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh Amerika Serikat (AS) dengan Israel di dalamnya.

Gugurnya tiga prajurit TNI, serta beberapa prajurit yang mengalami luka berat akibat serangan Zionis Israel di Lebanon, menunjukkan bukan saja keanggotaan Indonesia di dalam BoP menjadi tidak relevan lagi untuk dipertahankan, tapi juga ada semacam kegagalan berpikir secara sistemik dalam perumusan strategi geopolitik global.

Kesalahan Logika Geopolitik

Kesalahan logika geopolitik yang dialami oleh pemerintah Indonesia saat ini bermula dari keputusan untuk bergabung ke dalam BoP atau Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh AS sebagai instrumen untuk rekonstruksi dan rehabilitasi Gaza Palestina yang terdampak oleh perang antara Hamas dan Israel.

Keputusan tersebut cenderung keliru karena diambil secara terburu-buru, minim diskusi dan dialektika dengan ekosistem diplomasi dan geopolitik nasional, serta tidak mencerminkan suasana kebatinan dan aspirasi masyarakat Indonesia. Terbukti dari banyaknya penolakan yang muncul dari ormas-ormas keagamaan pasca bergabungnya Indonesia di forum tersebut-meskipun pada akhirnya berhasil dilunakkan melalui pertemuan dengan presiden di Istana Negara.

Kekeliruan kebijakan dan kesalahan logika geopolitik yang ditempuh oleh pemerintah semakin nyata ketika AS dan Israel-dua inisiator BoP, justru terlibat dalam serangan militer dan agresi tanpa dasar ke Iran pada penghujung Februari lalu. Agresi yang dilakukan oleh kedua negara tersebut sudah memasuki minggu keempat dan menuai kecaman keras dari dunia internasional karena melanggar hukum internasional dan hukum humaniter, melangkahi mandat Piagam PBB tentang prinsip non-intervensi dan perdamaian, serta menimbulkan dampak destruktif secara sistemik terhadap aspek keamanan dan ekonomi global.

Apa yang terjadi di Lebanon, di mana Israel melakukan serangan brutal terhadap markas UNIFIL tempat para anggota TNI bertugas merupakan cermin nyata bahwa Israel dan AS adalah aktor-aktor hubungan internasional yang telah merusak harmonisasi tatanan hubungan internasional, serta menegasikan kaidah hukum yang harus dihormati dan dipatuhi antarnegara.

Momentum Refleksi dan Kontemplasi

Desakan publik kepada pemerintah Indonesia, baik kepada presiden maupun kepada Panglima TNI agar menarik TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian di Lebanon adalah desakan yang bersifat logis, namun cenderung prematur dan tidak membingkai permasalahan secara utuh. Urgensi yang perlu diambil oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah memutuskan untuk segera keluar dari BoP, yang mana aksi serangan militer tanpa dasar ke Iran dan insiden tewasnya prajurit TNI di Lebanon oleh tentara Zionis Israel menjadi basis argumentasinya.

Keluarnya Indonesia dari BoP tentu akan menimbulkan implikasi yang serius bagi Indonesia, baik terhadap pola relasi antara Presiden Prabowo dan Trump yang selama ini harmonis maupun konsekuensi ekonomi politik yang potensial dihadapi Indonesia. Namun demikian, sebagai negara yang berdaulat secara politik dan berkhidmat pada komitmen untuk mewujudkan perdamaian dunia sebagaimana digariskan dalam Preambule UUD NRI 1945, sikap politik untuk keluar dari BoP adalah sebuah kepatutan dan keharusan.

Apa yang terjadi di Iran dan Lebanon hari ini sejatinya dapat dijadikan momentum refleksi atau kontemplasi secara mendalam bagi pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi kembali kebijakan dan arah strategi geopolitik nasional. Jelas sekali bahwa pemerintah terlihat tidak cermat dalam merumuskan kebijakan, mengambil kebijakan secara top-down dan tidak memberdayakan secara optimal masukan dari para birokrat, praktisi, dan komunitas akademik dan epistemik di bidang hubungan internasional dan geopolitik.

Dipanggilnya para mantan diplomat dan pegiat geopolitik ke Istana Negara pasca bergabungnya Indonesia di BoP untuk dimintai masukan menunjukkan bahwa pemerintah-dalam hal ini Presiden Prabowo, menyadari adanya celah dan ketidakcermatan dalam pengambilan kebijakan yang sudah dilakukan. Sayangnya, pemerintah cenderung gamang untuk segera mengambil keputusan keluar dari BoP dan mengecam secara keras agresi militer AS ke Iran. Jika muncul pandangan-pandangan bahwa Presiden Prabowo takut “di-Maduro-kan” oleh Trump, maka pandangan tersebut bukan sinisme, tapi otokritik dan cermin kebatinan pemerintah saat ini.

Kritik Kebijakan Geopolitik Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia saat ini perlu memperbaiki kebijakan dan strategi geopolitik Indonesia secara komprehensif ke depan agar lebih selaras dengan kepentingan nasional. Keputusan untuk bergabung ke dalam BoP adalah satu dari sekian banyak kesalahan logika geopolitik pemerintah. Sebelumnya pada awal 2025 pemerintah memutuskan untuk bergabung dengan blok ekonomi BRICS+ bersama negara-negara dunia ketiga dan selatan global.

Keputusan ini cenderung revolusioner karena menjadi bentuk komitmen geoekonomi nasional untuk terlepas dari ketergantungan ekonomi terhadap negara-negara utara seperti AS, Eropa, dan Jepang. Hanya saja langkah ini kemudian menjadi “tawar” ketika pemerintah juga masih berupaya untuk menjadi anggota OECD yang notabene merupakan blok ekonomi negara-negara maju. Jika pada akhirnya nanti Indonesia bergabung ke dalam OECD, maka keunggulan komparatif Indonesia di BRICS+ akan tawar dengan sendirinya karena menjadi cermin pragmatisme dan ambivalensi geokonomi pemerintah saat ini.

Kesalahan logika geopolitik lainnya adalah terkait dukungan terhadap solusi dua negara untuk Palestina dan Israel yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan. Bahkan, Presiden Prabowo pernah menyampaikan bahwa perdamaian di Palestina hanya dapat terwujud apabila Israel juga dijamin rasa amannya.

Pernyataan-pernyataan tersebut keliru apabila dibenturkan dengan mandat konstitusi dan realitas sejarah. Konstitusi secara jelas menyatakan bahwa penjajahan dalam segala bentuknya harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dalam konteks sejarah empirik, logika solusi dua negara adalah kekeliruan besar karena tanah yang diduduki oleh Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza Palestina hari ini merupakan hasil dari kolonialisme-imperialisme dan aneksasi yang dilakukan sejak 1948. Ironisnya, komunitas global tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan PBB sekalipun yang cenderung menutup mata dan telinga atas segala kekerasan dan genosida yang dilakukan oleh Israel secara biadab.

Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional

Sebagai bentuk koreksi dan pembelajaran ke depan, pemerintahan Presiden Prabowo saat ini pelru berkhidmat kembali pada konsepsi geopolitik nasional. Geopolitik Indonesia adalah Wawasan Nusantara (Wasantara) dan Ketahanan Nasional (Tannas) sebagaimana digariskan oleh Presiden Soekarno. Wasantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, yang meliputi delapan aspek (Astagatra) mulai dari Ipoleksosbudhankam hingga demografi, geografi, dan sumber kekayaan alam. Sebuah keputusan tidak boleh sektoral atau berdiri sendiri, tapi harus selaras dan mempertimbangkan konsekuensinya pada sektor lain.

Dalam konteks BoP, tergambar jelas ketidakselarasan dengan konsepsi Wasantara. BoP tidak selaras dengan spirit perdamaian dalam Pancasila. BoP juga tidak selaras dengan semangat antipenjajahan dalam konstitusi. Pada akhirnya, ketidakselarasan tersebut berdampaknya pada guncangnya ketahanan nasional.

Fluktuasi harga minyak dunia, putusnya rantai pasok dan konektivitas energi global yang memapar Indonesia, hingga tewasnya para prajurit TNI oleh aksi keji Zionis, merupakan bentuk distraksi dan ancaman terhadap ketahanan nasional Indonesia. Selain itu, pada tataran teknis, kebijakan dan strategi geopolitik pemerintah harus mewakili suasana kebatinan dan aspirasi rakyat selaku pemegang kedaulatan, bukan sekadar pandangan individualis presiden selaku pengambil keputusan.

Boy Anugerah, S.I.P., M.Si., M.P.P.
Tenaga Ahli Bidang Hubungan Internasional dan ESDM DPR RI/Analis Kerja Sama Luar Negeri Lemhannas RI 2015-2017/Alumnus Magister Ketahanan Nasional Universitas Indonesia (UI)/Founder Senayan Geopolitical Forum (SGF)

Berita

Publika

Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Momentum Refleksi Strategi Geopolitik Indonesia

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Efisiensi Perjalanan Dinas: Luar Negeri 70 Persen, Dalam Negeri 50 Persen

MPR Minta Pemerintah Tarik Pasukan TNI dari Misi UNIFIL

Imparsial: Andrie Yunus Buka Sinyal Gelap Pembela HAM

Tanpa Terminal BBM OTM, Cadangan Pertamax Berkurang Tiga Hari

Kemenkop–KemenPPPA Kolaborasi Perkuat Peran Perempuan Lewat Kopdes

Lippo Cikarang Tegaskan Tidak Terkait Perkara yang Diusut KPK

Membaca Skenario Merancang Operasi Gagal

BSA Logistics Melantai di Bursa Bidik Dana Rp306 Miliar

Jusuf Kalla Bereaksi atas Gugurnya 3 Prajurit TNI di Lebanon

Diaspora RI Antusias Sambut Kedatangan Prabowo di Seoul