Berita

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh. (Foto: Dok PKB)

Politik

Jangan Ada Lagi Layanan Kesehatan Terganggu Akibat Infrastruktur Rusak

SELASA, 31 MARET 2026 | 19:02 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Peristiwa seorang ibu melahirkan dalam perjalanan menuju fasilitas kesehatan di Desa Kopeang, Kecamatan Tapalang, Mamuju, Sulawesi Barat, lantaran kondisi infrastruktur jalan yang rusak disorot Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh.

Akses menuju puskesmas yang rusak dan bergelombang membuat kendaraan umum sulit melintas. Jalan tersebut hanya dapat dilalui kendaraan tertentu seperti mobil hardtop atau sepeda motor trail, sehingga menghambat penanganan medis dalam situasi darurat.

“Jalan rusak bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi bisa menjadi penentu antara keselamatan dan kehilangan nyawa. Ketika akses menuju layanan kesehatan terhambat, masyarakat berada dalam risiko besar,” ujar perempuan yang akrab disapa Ninik di Jakarta, Selasa, 31 Maret 2026.


Peristiwa ini menunjukkan masih adanya kesenjangan akses layanan kesehatan di berbagai wilayah, khususnya daerah terpencil. Ia menilai pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur dasar yang terintegrasi dengan sistem pelayanan kesehatan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perempuan Bangsa itu menegaskan bahwa akses terhadap layanan kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang harus dijamin.

“Tidak boleh ada warga yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan hanya karena jalan yang rusak atau akses yang terbatas. Ini adalah tanggung jawab negara untuk memastikan keadilan bagi seluruh rakyat,” tegasnya.

Selain perbaikan infrastruktur, ia juga mendorong penguatan layanan kesehatan tingkat dasar melalui optimalisasi puskesmas dan posyandu, serta penyediaan ambulans desa untuk menjangkau wilayah terpencil.

Lebih lanjut, legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemerataan pembangunan, sehingga kesenjangan akses kesehatan dapat segera diatasi.

PKB, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan dan anggaran agar lebih berpihak pada masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, serta memastikan layanan kesehatan dasar dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Pembangunan harus berpihak pada masyarakat yang paling membutuhkan, sehingga keselamatan dan kesejahteraan warga dapat benar-benar terjamin,” pungkasnya.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya