Jangan Ada Lagi Layanan Kesehatan Terganggu Akibat Infrastruktur Rusak

Peristiwa seorang ibu melahirkan dalam perjalanan menuju fasilitas kesehatan di Desa Kopeang, Kecamatan Tapalang, Mamuju, Sulawesi Barat, lantaran kondisi infrastruktur jalan yang rusak disorot Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh.

Akses menuju puskesmas yang rusak dan bergelombang membuat kendaraan umum sulit melintas. Jalan tersebut hanya dapat dilalui kendaraan tertentu seperti mobil hardtop atau sepeda motor trail, sehingga menghambat penanganan medis dalam situasi darurat.

“Jalan rusak bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi bisa menjadi penentu antara keselamatan dan kehilangan nyawa. Ketika akses menuju layanan kesehatan terhambat, masyarakat berada dalam risiko besar,” ujar perempuan yang akrab disapa Ninik di Jakarta, Selasa, 31 Maret 2026.

Peristiwa ini menunjukkan masih adanya kesenjangan akses layanan kesehatan di berbagai wilayah, khususnya daerah terpencil. Ia menilai pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur dasar yang terintegrasi dengan sistem pelayanan kesehatan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perempuan Bangsa itu menegaskan bahwa akses terhadap layanan kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang harus dijamin.

“Tidak boleh ada warga yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan hanya karena jalan yang rusak atau akses yang terbatas. Ini adalah tanggung jawab negara untuk memastikan keadilan bagi seluruh rakyat,” tegasnya.

Selain perbaikan infrastruktur, ia juga mendorong penguatan layanan kesehatan tingkat dasar melalui optimalisasi puskesmas dan posyandu, serta penyediaan ambulans desa untuk menjangkau wilayah terpencil.

Lebih lanjut, legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemerataan pembangunan, sehingga kesenjangan akses kesehatan dapat segera diatasi.

PKB, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan dan anggaran agar lebih berpihak pada masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, serta memastikan layanan kesehatan dasar dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Pembangunan harus berpihak pada masyarakat yang paling membutuhkan, sehingga keselamatan dan kesejahteraan warga dapat benar-benar terjamin,” pungkasnya.