Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Hindun Anisah. (Foto: Dok PKB)
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Hindun Anisah, mendesak pemerintah segera memperkuat stabilitas pasokan dan mengamankan rantai distribusi pangan nasional.
Langkah antisipatif ini dinilai mendesak menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah yang mulai memicu kenaikan harga komoditas pangan akibat gangguan logistik dan ketidakpastian pasokan bahan baku global.
"Dalam situasi konflik global, persoalan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga soal distribusi. Ketika rantai distribusi terganggu, maka pasokan tersendah dan harga akan naik di tingkat konsumen," ujar Hindun Anisah di Jakarta, Selasa, 31 Maret 2026.
Hindun menegaskan dalam situasi krisis geopolitik, persoalan pangan bukan hanya bertumpu pada kapasitas produksi, melainkan sangat bergantung pada kelancaran distribusi.
Gangguan pada jalur perdagangan internasional dan kenaikan harga energi global dipastikan akan memberikan tekanan berantai yang berujung pada lonjakan harga di tingkat konsumen domestik.
“Data Supply Chain Indonesia, biaya logistik rata-rata mencapai 14 persen dari harga produk. Kondisi ini membuat setiap hambatan distribusi, baik berupa kenaikan biaya bahan bakar maupun keterlambatan pengiriman, akan langsung mengerek harga pangan di pasar dalam negeri secara signifikan,” urainya.
Sebagai strategi menghadapi dinamika global, Hindun mendorong pemerintah untuk menjadikan penguatan pasokan pangan domestik sebagai prioritas utama. Ia menilai keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 2025 harus menjadi fondasi kuat agar ketahanan pangan nasional tidak lagi rentan terhadap gejolak eksternal.
"Swasembada beras yang berhasil dicapai Indonesia pada tahun 2025 harus dijadikan fondasi utama dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Ini adalah bukti bahwa ketika kita mampu memperkuat produksi dalam negeri, kita lebih tahan terhadap gejolak global," tegas legislator asal Jawa Tengah tersebut.
Selain kemandirian produksi, Hindun memberikan apresiasi terhadap capaian stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog yang mencapai 4,3 juta ton pada Maret 2026. Angka ini merupakan rekor tertinggi dalam sejarah pengelolaan cadangan pangan nasional.
Stok yang melimpah ini harus dioptimalkan sebagai instrumen intervensi pasar yang responsif, terutama untuk meredam lonjakan harga di daerah-daerah yang terdampak gangguan distribusi.
Legislator asal Jawa Tengah II ini menekankan bahwa kemandirian pangan adalah kunci kedaulatan bangsa agar tidak mudah terpengaruh oleh krisis global. Pemerintah diharapkan memastikan distribusi CBP tepat sasaran agar kecukupan pangan rakyat tetap terjamin di tengah bayang-bayang konflik Timur Tengah yang masih berlangsung.
