Berita

Pakar ekonomi dan pasar modal, Ferry Latuhihin (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube Forum Keadilan TV)

Bisnis

Konflik Iran-Israel Bayangi Ekonomi Global, Pakar Soroti Kerentanan Indonesia

SELASA, 31 MARET 2026 | 09:44 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Lebih dari satu bulan konflik antara Iran dan Israel, dengan keterlibatan Amerika Serikat, arah situasi geopolitik global kian tidak menentu. Meski sempat muncul ultimatum serangan terhadap infrastruktur energi Iran, langkah tersebut ditunda oleh Donald Trump demi membuka ruang diplomasi.

Di tengah ketidakpastian ini, dampak terhadap ekonomi global, terutama Indonesia, menjadi perhatian serius. 

Pakar ekonomi dan pasar modal, Ferry Latuhihin, menilai bahwa konflik ini memperparah kondisi ekonomi domestik yang sebenarnya sudah rapuh sejak sebelum perang terjadi.



Ekonomi Sudah Rapuh Sebelum Konflik


Menurut Prof. Ferry, indikator makro Indonesia menunjukkan adanya ketidaksinkronan. Di satu sisi, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi 5,11 persen pada 2025. Namun di sisi lain, persepsi pasar justru memburuk, tercermin dari penurunan outlook menjadi negatif.

“Kalau datanya bagus, kenapa pasar merespons negatif? Ini menunjukkan ada masalah fundamental,” ujarnya dalam sebuah podcast baru-baru ini, dikutip di Jakarta, Selasa 31 Maet 2026.

Ia menambahkan, sebelum konflik memanas, tekanan terhadap Rupiah sudah terjadi, bahkan mendekati Rp17.000 per Dolar AS. Pasar saham pun telah lebih dulu mengalami pelemahan.

Konflik yang terjadi kini menjadi pemicu tambahan yang memperburuk situasi. Salah satu risiko terbesar adalah lonjakan harga minyak global. 

Prof. Ferry memperingatkan bahwa jika harga minyak bertahan di atas 90 Dolar AS per barel selama beberapa bulan, dampaknya bisa sangat serius.

Di pasar keuangan, gejolak sudah terlihat jelas. Yield obligasi pemerintah Indonesia mendekati 7 persen, menandakan penurunan harga obligasi. Sementara itu, pasar saham bergerak sangat volatil dan nilai tukar Rupiah mengalami fluktuasi tajam.

“Kondisi ini menyulitkan pelaku usaha dalam menentukan harga dan merencanakan bisnis,” jelasnya.


Risiko Krisis Energi dan Inflasi Tinggi


Dibandingkan negara lain, Indonesia dinilai berada dalam posisi yang cukup rentan. Salah satu indikatornya adalah cadangan bahan bakar minyak (BBM) yang hanya mencukupi sekitar 20 hari.

Beberapa negara di kawasan sudah mulai mengambil langkah antisipatif. Filipina bahkan telah mendeklarasikan darurat energi, sementara Malaysia mulai menyesuaikan kebijakan energinya.

Prof. Ferry juga mengungkapkan bahwa dampak lanjutan mulai terasa pada sektor industri. Harga bahan baku plastik, misalnya, telah meningkat hingga 70 persen, yang pada akhirnya akan memengaruhi harga kebutuhan sehari-hari.

Jika kondisi ini berlanjut, inflasi berpotensi melonjak hingga dua digit.


Ancaman Daya Beli dan Stabilitas Sosial


Kombinasi antara inflasi tinggi dan penurunan daya beli masyarakat menjadi perhatian utama. Prof. Ferry menilai kondisi ini berpotensi memicu keresahan sosial.

“Secara logika ekonomi, tekanan seperti ini bisa mengarah ke instabilitas sosial. Memang tidak pasti terjadi, tapi risikonya ada,” katanya.

Dalam situasi penuh ketidakpastian ini, Prof. Ferry menekankan bahwa risiko yang dihadapi bersifat sistemik, artinya hampir semua instrumen investasi terdampak.

Ia menyarankan investor untuk lebih berhati-hati dan sementara waktu menghindari instrumen berisiko seperti saham dan obligasi.

“Untuk saat ini, yang relatif lebih aman adalah reksa dana pasar uang,” ujarnya.

Meski demikian, peluang tetap ada di sektor informal, seperti layanan transportasi berbasis aplikasi yang cenderung meningkat saat kondisi ekonomi memburuk. Namun, ia mengingatkan bahwa ini bukan rekomendasi investasi langsung, mengingat pasar secara keseluruhan masih berisiko tinggi.

Menghadapi situasi ini, Prof. Ferry menilai pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah strategis, terutama dalam menjaga ketahanan energi.

Beberapa langkah yang disarankan antara lain memastikan ketersediaan cadangan BBM, menyiapkan anggaran subsidi secara terukur, serta mengatur distribusi energi secara efektif.

Ia juga mengkritisi kebijakan pembatasan aktivitas seperti work from home (WFH) yang dinilai kurang efektif dalam mengendalikan konsumsi energi.

“Yang bisa dikontrol pemerintah adalah sisi pasokan, bukan aktivitas masyarakat. Jadi distribusi BBM yang harus diatur,” tegasnya.


2026 Diprediksi Penuh Tantangan


Menutup analisanya, Prof. Ferry menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi periode yang berat, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga ekonomi global secara keseluruhan.

Dengan meningkatnya risiko global, arus investasi asing diperkirakan tidak akan signifikan. Oleh karena itu, fokus utama saat ini adalah menjaga stabilitas dan bertahan di tengah tekanan.

“Ini bukan hanya soal tumbuh, tapi bagaimana kita bisa bertahan,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya