Komisi II Kulik Proker hingga Renstra KPU-Bawaslu-DKPP

Program kerja (proker) hingga rencana strategis (renstra) tiga lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu), dikulik Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 30 Maret 2026.

Pimpinan RDP kali ini ialah Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Aria Bima, bersama Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong.

Saat membuka RDP, Bima menyampaikan agenda rapat hari ini bersama tiga lembaga penyelenggara pemilu adalah untuk mengetahui proker hingga renstra tahun 2026.

"Dalam rapat ini, Komisi II juga akan mendengarkan paparan mitra mengenai program kerja, target kinerja nasional, serta proyeksi dan rencana strategis ke depan," kata Bima.

Bima menegaskan, RDP siang ini juga dalam rangka menindaklanjuti laporan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR yang didasarkan pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2025.

"Komisi II DPR RI ingin memahami berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi mitra kerja, serta membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tahun 2025," kata Bima.

Lebih lanjut, Bima memastikan pembahasan hasil pemeriksaan BPK juga bagian dari dasar untuk penyusunan proker hingga renstra KPU, Bawaslu, dan DKPP ke depan.

Oleh karenanya, dia mendorong agar KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk memerhatikan hasil pemeriksaan BPK 2025 tersebut, untuk menyusun arah dan kebijakan kelembagaan di tahun ini.

"Sebagai bahan perbaikan bersama dan dasar dalam pengambilan keputusan pada rapat kerja hari ini," demikian Bima.