Berita

Ilustrasi. (Foto: Artificial Intelligence)

Publika

Politik Bebas Aktif, Antara Omon-Omon dan Fakta

MINGGU, 29 MARET 2026 | 04:31 WIB | OLEH: AHMADIE THAHA

DI negeri ini, politik luar negeri kadang diperlakukan seperti konten media sosial: yang penting viral dulu, urusan kenyataan belakangan.

Anda tahu, meme politik luar negeri bebas-aktif dari Kemenlu beredar, dipoles, dipajang, dan diviralkan.

Isinya indah, seolah Indonesia ini pemain catur dunia yang elegan -- tak memihak, tapi tetap aktif. Padahal di papan yang sebenarnya, kita lebih mirip pion yang tersenggol-senggol, sambil tetap percaya diri merasa sebagai ratu.


Di satu sisi, pemerintah mempromosikan posisi netral. Di sisi lain, langkah-langkah konkret justru membentuk narasi yang berbeda. Sulit mau dibilang bersikap bebas, bahkan tampak aktif ke pihak sebelah.

Tak sulit mencatatnya. Belum lama Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Amerika Serikat. Ia mengaku dekat dengan Presiden Donald Trump, terlibat dalam Board of Peace, dan meneken perjanjian dagang resiprokal yang terasa berat sebelah.

Semua itu terbaca oleh dunia bukan sebagai netralitas, melainkan sebagai keberpihakan yang halus, sopan, dan penuh senyum diplomatik.

Pak Prabowo boleh menyebut Indonesia netral, namun dunia membaca dengan kacamata yang berbeda.

Seperti hukum gravitasi geopolitik yang tak pernah gagal, setiap keberpihakan pasti menagih konsekuensi. Ketika konflik memanas di Timur Tengah, Selat Hormuz yang selama ini kita anggap sekadar jalur pelayaran mendadak berubah menjadi gerbang seleksi alam.


Kapal tanker Indonesia tiba-tiba seperti tamu yang tidak diundang. Tidak diusir secara kasar dari selat itu, tapi juga tak diberi karpet merah untuk sekadar lewat. Dua kapal tertahan. Jalur menyempit. Risiko meningkat.

Di saat yang sama, kapal-kapal dari Cina, Rusia, Pakistan, hingga India tampak lebih mudah melintas. Dan kita pun tersadar: netralitas bukan slogan, melainkan persepsi yang harus dijaga dengan presisi tingkat dewa -- bukan sekadar caption Instagram diplomatik.

Ironisnya, ketika Thailand mampu melobi dan memastikan kapal mereka melintas aman melalui komunikasi langsung dengan Iran, Indonesia justru sibuk mencari pasokan minyak ke negara lain.

Itu seperti orang yang kehilangan akses ke sumur tetangga, lalu memilih beli air galon lebih mahal, sambil tetap bersikeras, “Saya sebenarnya tidak punya masalah.”

Namun cerita ini ternyata lebih dalam dari sekadar kapal yang tertahan. Ada lapisan lain yang jauh lebih sensitif: kasus penyitaan dan rencana lelang kapal tanker Iran, MT Arman 114, yang berlabuh di perairan Batam.

Nilai kapal itu bukan kaleng-kaleng. Ia dilelang bersama minyak mentah muatannya seharga lebih dari Rp1,17 triliun. Tapi dalam bahasa diplomasi, ini bukan soal angka. Ini soal harga diri negara.

Kasus MT Arman 114 yang memuat 166.975 metrik ton light crude oil dan dirampas negara itu menjadi titik rawan dalam relasi Indonesia-Iran. Sebab, ia berada di persimpangan antara hukum dan geopolitik.

Kapal itu ditangkap pada 2023 setelah diduga melakukan transfer minyak ilegal (ship-to-ship) dan mencemari laut.
Baca Juga:  Perang, Minyak, dan Negara yang Diam-Diam Untung

Pengadilan kemudian memutuskan penyitaan kapal dan muatannya, sementara kaptennya yang kabur dijatuhi hukuman secara in absentia.

Namun perkara tak berhenti sebagai urusan hukum domestik. Ketika Indonesia melelang kapal tersebut melalui KPKNL, langkah itu dibaca Iran bukan sekadar sebagai tindakan yuridis, melainkan sebagai sinyal politik yang tidak bersahabat.

Dalam praktik internasional, penyitaan kapal asing kerap masih membuka ruang negosiasi diplomatik. Karena itu, keputusan melelang kapal ini memperdalam kecurigaan bahwa Indonesia tidak lagi menjaga jarak yang sama terhadap semua pihak.

Sejak saat itu, relasi kedua negara berjalan dengan bayang-bayang ketegangan. Dan seperti semua hubungan yang mulai kabur, ia tidak selalu meledak. Tapi terasa di setiap gestur kecil, termasuk dalam urusan vital seperti akses pelayaran di Selat Hormuz.

Bagi Iran, ini bukan sekadar penegakan hukum. Ini sinyal. Dan dalam dunia internasional, sinyal seringkali lebih berbahaya dari peluru, karena ia membentuk persepsi jangka panjang.

Ketika Indonesia melelang kapal yang terkait dengan Iran, lalu menolak kapal perang mereka di tahun berikutnya, maka narasi yang terbentuk bukan lagi soal hukum atau prosedur, melainkan soal keberpihakan.

Dan begitulah, pelan-pelan, meme bebas-aktif itu mulai retak seperti layar HP murah yang jatuh sekali tapi langsung spider web. Di atas kertas kita bebas. Di lapangan kita terikat. Di pidato kita aktif. Di realitas kita reaktif.

Padahal Selat Hormuz bukan sekadar jalur air. Ia adalah nadi global. Sekitar seperlima distribusi minyak dunia melewati sana. Ketika jalur ini terganggu, bukan hanya kapal yang berhenti, tapi logika ekonomi global ikut tersendat.


Biaya transportasi naik, distribusi terganggu, harga melonjak. Dan negara seperti Indonesia, yang masih sangat bergantung pada impor energi, otomatis ikut menanggung efek domino.

Lalu muncullah imbauan hemat energi. Sebuah solusi klasik setiap kali sistem besar bermasalah: rakyat diminta bijak. Seolah-olah geopolitik bisa diselesaikan dengan mematikan lampu kamar mandi.

Di titik ini, kita seperti menonton drama absurd. Negara dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif justru tersandera oleh persepsi bahwa ia tidak cukup bebas, dan tidak cukup aktif di tempat yang tepat.

Diplomasi kita seperti orang yang ingin menyenangkan semua pihak, tapi akhirnya justru membuat semua pihak ragu.

Di balik semua ini, ada pelajaran yang diam-diam mengetuk. Bahwa dalam dunia geopolitik yang keras, netralitas bukan sekadar niat baik, melainkan seni menjaga keseimbangan dengan presisi tinggi.

Sedikit saja condong, arus akan menarik kita lebih jauh dari yang kita kira.

Dan mungkin, justru di saat kapal kita tertahan di Selat Hormuz, kita sedang dipaksa memahami satu hal penting: bahwa kebijakan luar negeri bukan soal bagaimana kita melihat diri sendiri, tapi bagaimana dunia melihat kita.

Karena pada akhirnya, dalam politik global, yang menentukan bukan apa yang kita klaim -- melainkan apa yang orang lain rasakan.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya