Berita

Direktur Namarin, Siswanto Rusdi (Foto: YouTube Forum Keadilan)

Politik

Direktur Namarin Bongkar Deretan Kekecewaan Iran terhadap Indonesia

JUMAT, 27 MARET 2026 | 17:58 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Direktur National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi, membeberkan sejumlah kekecewaan Iran terhadap Indonesia yang dinilai telah menggerus hubungan persahabatan kedua negara. 

Dari pertemuannya dengan duta besar dan atase pertahanan Iran di Jakarta, Siswanto mengatakan Iran menyimpan kekecewaan mendalam karena Indonesia tidak menunjukkan sikap tegas terhadap serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel di Minab yang menewaskan sedikitnya 168 orang.

“Iran itu sangat kecewa dengan Indonesia sebetulnya. Ada beberapa hal. Indonesia itu tidak mengecam pembunuhan anak-anak sekolah yang masih kecil-kecil. Tidak ada. Sementara banyak pemimpin lain itu dikecam," ujarnya dalam wawancara podcast di kanal Youtube Forum Keadilan, dikutip Jumat, 27 Maret 2026.


Kemudian keterlambatan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei juga mencederai hubungan emosional kedua negara.

“Putin saja itu sudah duluan. Anwar Ibrahim juga duluan. Kita empat hari setelah itu. Itu pun surat. Apa susahnya, Prabowo, kalau memang dia masih melihat Iran sebagai sesama anggota OKI, gerakan non-blok, atau D8, apa susahnya?" kata Siswanto. 

Lebih lanjut, menurut Siswanto, kedekatan dengan AS membuat Iran meragukan independensi Indonesia. Khususnya saat RI memutuskan bergabung dalam inisiatif yang dicetuskan Presiden Donald Trump, Board of Peace (BoP).

“Apalagi Indonesia kan belakangan sudah berada di dalam grupnya Amerika Serikat. BoP. Jadi agak sulit bagi Iran menawarkan kesempatan kepada Prabowo," ungkapnya. 

Berkaca pada kejadian tahun lalu, Iran merasa diperlakukan tidak pantas setelah keikutsertaannya dalam ajang Multinational Naval Exercise Komodo (MNEK) di Bali (15?"22 Februari 2025) tiba-tiba dibatalkan. 

Siswanto mengatakan, kejadian itu begitu membekas karena kapal perang Iran sempat berkomunikasi dan memperoleh izin melintas, namun mendadak ditolak saat hampir tiba di perairan Indonesia.

"Bergeraklah kapal ini dari Bandar Abbas menuju perairan Indonesia. Nah itu ada 2 kali terjadi komunikasi. Pertama diizinkan, terus setengah jalan tidak diizinkan. Tiba-tiba ketika sudah sedikit lagi masuk ke perairan kita, bang nggak bisa. Ditolak sama sekali. Izinnya dicabut," ungkapnya. 

Siswanto menilai keputusan pencabutan izin mendadak itu tidak lepas dari tekanan AS yang dikabarkan akan hengkang jika Iran turut bergabung.

"Presiden Prabowo ditekan oleh Amerika untuk tidak membolehkan kapal Iran terlibat dalam komodo Exercise? Kalau tetap dibiarkan ikut, Amerika akan angkat kaki bersama sekutunya dari latihan gabungan itu," paparnya. 

Terakhir, terkait penangkapan dan rencana pelelangan tanker MT Arman 114 berisi 1,25 juta barel minyak mentah di dalamnya. Kasus ini menjadi sumber kekecewaan serius karena dinilai tidak lazim dalam praktik internasional. 

“Kenapa kapal ini dilelang? Kami (Iran) saja yang biasa menangkap kapal di Selat Hormuz, kami tidak melelang kapal orang," kata Siswanto mengutip pernyataan pihak Iran.

MT Arman 114 disita otoritas Indonesia setelah tertangkap melakukan transfer minyak ilegal antar kapal pada Juli 2023.

Proses hukum berlanjut hingga pengadilan kemudian menginstruksikan penjualan kapal, menyusul vonis bersalah secara in absentia terhadap kaptennya yang merupakan warga negara Mesir dalam perkara pencemaran.

Sebagai tindak lanjut putusan tersebut, Kejaksaan Agung RI sejak Desember 2025 mulai melelang MT Arman 114 dengan nilai Rp 1,17 triliun serta menetapkan uang jaminan sebesar Rp 118 miliar.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya