Berita

Avichay Stern. (Foto: Michael Giladi/Flash90)

Dunia

Wali Kota Pendudukan Kiryat Shmona Murka ke Netanyahu Cs

JUMAT, 27 MARET 2026 | 16:11 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Avichay Stern, wali kota pendudukan Israel Kiryat Shmona, melontarkan kemarahan terhadap pemerintah Israel terkait kondisi keamanan warganya di tengah situasi yang terus memanas.

Dalam pernyataannya, Stern mempertanyakan kebijakan penempatan bantuan tanpa perlindungan memadai di garis depan. Ia menegaskan bahwa memberikan rasa aman kepada warga merupakan kewajiban paling mendasar negara.

“Kenapa bantuan ditempatkan di garis depan tanpa perlindungan? Ini hal paling dasar: negara wajib memberi rasa aman kepada warganya. Kalian sudah gagal,” tegasnya dikutip redaksi dari video TRT World, Jumat, 27 Februari 2026.


Stern juga menggambarkan langsung kondisi yang dialami warga sipil, termasuk dirinya sendiri. Ia mengaku harus membawa anak perempuannya yang masih berusia lima tahun ke bunker selama berjam-jam setiap kali situasi memburuk.

“Saya punya anak perempuan berusia lima tahun. Saya harus membawanya ke tempat aman selama dua jam. Dan setiap kali, saya hanya bisa berdoa,” ujarnya.

Menurutnya, kehidupan warga kini dipenuhi ketakutan dan ketidakpastian, bahkan di wilayah mereka sendiri.

“Seperti inilah hidup kami sekarang, di bawah langit kami sendiri,” lanjut Stern.

Ia juga menyoroti kondisi kelompok rentan yang paling terdampak, seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan orang sakit, yang harus bereaksi dalam hitungan detik saat ancaman datang.

“Apa kalian tahu bagaimana rasanya dalam hitungan detik, dengan anak-anak di rumah, orang sakit, penyandang disabilitas, dan lansia?” katanya.

Stern mempertanyakan kesiapan sistem perlindungan sipil dalam menghadapi kondisi darurat, terutama bagi warga lanjut usia yang mengalami trauma.

“Bagaimana kalian berharap seseorang yang trauma bisa turun dari lantai tiga di usia 80 tahun?” pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya