Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Politik

Semprot Ekonom “Asbun”, Purbaya: Kalau Ngga Ngerti, Sekolah Lagi

KAMIS, 26 MARET 2026 | 16:28 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyentil kalangan ekonom yang dinilai kerap menebar sentimen negatif tanpa dasar perhitungan yang jelas, termasuk prediksi ekonomi Indonesia akan hancur dalam waktu dekat.

"Saya enggak anti kritik, enggak apa-apa. Tapi jangan bilang begini, 2 bulan lagi ekonomi Indonesia akan hancur. Akan resesi," kata Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu 25 Maret 2026.

Menurutnya, proyeksi tersebut tidak didukung data ekonomi yang tepat. Ia menilai ada ekonom yang hanya mendasarkan prediksi pada asumsi kenaikan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.


"Alasannya karena harga minyak akan 200 Dolar per barrel, Rupiah akan berapa puluh ribu, ya kalau itu, ya iya, kalau harga minyak 200 Dolar per barrel semua dunia resesi, tenang saja, enggak usah pusing. Jadi asumsinya nggak masuk akal. Jadi itu bukan ekonom yang betul," kata Purbaya.

Purbaya menekankan, analisis ekonomi seharusnya mempertimbangkan berbagai faktor risiko secara komprehensif, mulai dari data historis hingga kebijakan pemerintah dalam merespons tekanan global.

"Coba anda lihat. Sekarang saja Amerika sudah kelabakan kan? 100 Dolar aja di sana BBM-nya naik hampir 100 persen, rakyatnya mulai marah. Makanya si Trump langkahnya agak berbeda kan? Bisa sampai 150? Jatuh Trump sudah. Bukan kita yang jatuh, tapi di sana," papar Purbaya.

Ia menegaskan, kondisi ekonomi domestik masih dapat dijaga di tengah gejolak global. Karena itu, ia meminta para ekonom tidak sembarangan menyampaikan prediksi yang justru menimbulkan keresahan.

"Kalau kita masih bisa jaga di sini. Jadi itu hitungannya. Kalau ekonom itu seperti itu, jangan asbun. Kalau enggak ngerti, sekolah lagi, apalagi yang profesor itu, enggak pernah sekolah kok," tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

35 Ribu Loker Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Dibuka, Status BUMN

Kamis, 16 April 2026 | 08:14

Wall Street Melejit: S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Baru

Kamis, 16 April 2026 | 08:12

Danantara Gandakan Investasi di Timur Tengah, Fokus pada Ketahanan Energi

Kamis, 16 April 2026 | 07:55

Emas Tergelincir di Tengah Redanya Ketegangan Timur Tengah

Kamis, 16 April 2026 | 07:35

Peringkat Utang Asia Tenggara di Ujung Tanduk, Indonesia Paling Rentan

Kamis, 16 April 2026 | 07:20

Bursa Eropa: Indeks STOXX 600 di Zona Merah, Sektor Luxury Brand Terpukul

Kamis, 16 April 2026 | 07:07

Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja Semaksimal Mungkin

Kamis, 16 April 2026 | 06:53

BGN Gandeng Bobon Santoso Gelar Masak Besar MBG

Kamis, 16 April 2026 | 06:25

Kemelut Timur Tengah: Siapa Keras Kepala?

Kamis, 16 April 2026 | 05:59

Polisi Ciduk Tiga Remaja Terlibat Tawuran, Satu Positif Sabu

Kamis, 16 April 2026 | 05:45

Selengkapnya