Berita

Ilustrasi (RMOL via Gemini AI)

Global

Inggris Uji Coba Larangan Medsos untuk Anak

KAMIS, 26 MARET 2026 | 13:54 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Inggris akan melakukan uji coba pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak, termasuk kemungkinan larangan total, pembatasan waktu penggunaan, hingga penerapan jam malam digital.

Dikutip dari Reuters, Kamis 26 Maret 2026, program ini akan melibatkan sekitar 300 remaja dan keluarga mereka. Tujuannya adalah untuk melihat dampak langsung terhadap kualitas tidur anak, kehidupan keluarga, serta kinerja mereka di sekolah.

Langkah ini muncul di tengah kekhawatiran yang semakin besar terhadap pengaruh media sosial pada kesehatan mental dan perkembangan anak. Inggris juga mempertimbangkan kebijakan serupa dengan Australia, yaitu melarang akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.


Namun, tidak semua pihak setuju. Sejumlah ahli menyebut belum ada bukti kuat bahwa larangan seperti ini benar-benar efektif. Beberapa remaja di London juga menyatakan penolakan terhadap rencana pembatasan tersebut.

Pemerintah menyatakan bahwa hasil uji coba ini akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan ke depan. Mereka juga tengah melakukan konsultasi dengan orang tua, anak-anak, dan para ahli.

“Kami bertekad untuk memberikan masa kecil yang layak bagi kaum muda dan mempersiapkan mereka untuk masa depan," kata Menteri Teknologi Inggris, Liz Kendall.

Ia menambahkan bahwa uji coba ini penting untuk mendapatkan bukti nyata sebelum pemerintah mengambil keputusan lebih lanjut.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya