Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: Setkab)

Politik

RI Ingin Berdiri Sejajar dalam BoP, Bukan Sebatas Follower

KAMIS, 26 MARET 2026 | 06:38 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Sikap Presiden Prabowo Subianto yang tidak serta-merta mengikuti narasi komitmen dalam skema pendanaan Board of Peace (BoP) merupakan sinyal bahwa Indonesia ingin berdiri sejajar, bukan sebagai follower.

Demikian pandangan pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, dikutip Kamis 26 Maret 2026. 

“Prabowo ingin menunjukkan bahwa Indonesia bukan objek kebijakan luar negeri negara besar," kata Amir.


Menurut Amir, hal ini penting, terutama jika ke depan konstelasi global kembali dipengaruhi oleh kepemimpinan seperti Presiden AS Donald Trump yang cenderung transaksional.

Amir menambahkan, pendekatan ini mencerminkan strategi selective engagement -- Indonesia tetap terlibat, tetapi dengan kendali penuh atas keputusan strategisnya.

Isu BoP sendiri berkaitan erat dengan rekonstruksi Gaza pascakonflik yang menghancurkan infrastruktur sipil dan memicu krisis kemanusiaan.

Bagi Indonesia, keterlibatan dalam isu Palestina bukan hal baru. Namun, Amir menegaskan bahwa pendekatan Prabowo berbeda dari sekadar retorika.

“Prabowo tidak ingin hanya berada di luar sistem sambil berteriak. Ia masuk ke dalam arena global, tetapi dengan kalkulasi. Ini yang saya sebut sebagai ‘petarung diplomatik’,” kata Amir.

Di mata Amir, Indonesia tetap menjalankan amanat konstitusi untuk ikut menjaga perdamaian dunia, tetapi tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi nasional.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya