Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)
Pemerintah memastikan belum akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam waktu dekat, meski tekanan global meningkat akibat kenaikan harga minyak dunia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih cukup kuat untuk meredam dampak tersebut.
“APBN kita masih tahan. Saya tidak akan ubah APBN atau subsidi BBM sampai titik harga minyak benar-benar sangat tinggi,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta pada Rabu, 25 Maret 2026.
Menurutnya, dengan asumsi harga minyak saat ini, daya tahan fiskal Indonesia diperkirakan masih tetap terjaga hingga akhir tahun.
“Dengan harga (minyak) sekarang, sampai akhir tahun, APBN kita masih tahan. (Tapi ini juga) tergantung keputusan pimpinan nantinya. Tapi saya tawarkan aman,” tuturnya.
Pemerintah, kata Purbaya telah menyiapkan berbagai simulasi guna mengantisipasi potensi lonjakan harga energi.
Dalam skenario yang telah dihitung, rata-rata harga minyak bisa mencapai 97 Dolar AS per barel sepanjang tahun, lebih tinggi dari asumsi APBN sebesar 70 Dolar AS per barel.
Menurutnya, jika tidak direspons dengan kebijakan, kondisi tersebut berpotensi mendorong defisit APBN melampaui 3 persen. Namun, pemerintah, tegasnya, tidak akan membiarkan hal itu terjadi.
“Kalau tidak melakukan apa-apa memang bisa lewat 3 persen. Tapi kalau kita ambil langkah, hasilnya bisa berbeda,” kata dia.
Untuk menjaga defisit tetap terkendali, pemerintah telah menyiapkan langkah optimalisasi penerimaan negara hingga efisiensi belanja.
Ia merinci opsi yang disiapkan meliputi peningkatan penerimaan dari sektor komoditas seperti batu bara, penyesuaian pungutan bea ekspor, serta dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan penerimaan pajak.
Selain itu, pemerintah juga membuka ruang efisiensi belanja melalui penyisiran anggaran kementerian dan lembaga (K/L), termasuk evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Purbaya turut menepis kekhawatiran terkait potensi darurat energi di Indonesia. Ia menilai kondisi tersebut lebih berkaitan dengan gangguan pasokan, bukan sekadar kenaikan harga.
“Darurat energi itu kalau suplai berhenti. Kalau sekarang suplai masih ada, jadi belum masuk kondisi darurat,” pungkasnya.
