Ilustrasi gandum (Artificial Inteligence)
Dalam lanskap geopolitik global yang kian tidak menentu, isu ketahanan pangan Indonesia kembali mengemuka.
Di tengah tekanan rantai pasok dan dinamika energi dunia, ketergantungan terhadap impor, khususnya kedelai dan gandum, menjadi titik lemah yang semakin sulit diabaikan.
Pengamat agrifood, Emanuella Bungasmara Ega Tirta, menilai bahwa meskipun sejumlah komoditas pangan domestik relatif stabil, dua komoditas tersebut masih sangat bergantung pada pasokan luar negeri, terutama dari Amerika Serikat.
Dalam wawancara dengan CNBC, ia menegaskan bahwa ketergantungan ini tidak hanya soal ketersediaan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik dan jalur distribusi global.
“Jika kita fokus pada produk yang masih bergantung pada impor seperti kedelai dan gandum, itu memang menjadi sorotan utama dari Amerika Serikat,” ujarnya, dikutip redaksi Rabu 25 Maret 2026.
Kerentanan tersebut semakin nyata ketika dikaitkan dengan jalur distribusi global. Salah satu titik paling krusial adalah Selat Hormuz, arteri perdagangan yang tidak hanya penting bagi energi, tetapi juga bagi logistik komoditas dunia.
Ketegangan di kawasan ini berpotensi mengganggu rantai pasok sekaligus meningkatkan biaya pengiriman. Artinya, gangguan geopolitik di satu wilayah dapat langsung berdampak pada harga pangan di dalam negeri.
Selain faktor geopolitik, harga energi turut memainkan peran besar. Meskipun harga minyak global sempat mengalami koreksi, levelnya masih cukup tinggi untuk membebani distribusi pangan.
Biaya logistik yang meningkat pada akhirnya akan diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga yang lebih mahal. Dalam konteks ini, ketahanan pangan tidak lagi sekadar soal produksi, tetapi juga efisiensi distribusi.
Upaya diversifikasi sumber impor memang terus didorong. Berdasarkan data dari USDA dan FAO, negara seperti Argentina, Brasil, dan Paraguay merupakan eksportir utama kedelai selain Amerika Serikat.
Namun demikian, diversifikasi ini tidak sepenuhnya menghilangkan risiko. Jalur distribusi dari negara-negara tersebut tetap berpotensi melewati titik-titik rawan seperti Selat Hormuz, sehingga kerentanan terhadap gangguan global tetap ada.
Ega juga menyoroti posisi China sebagai importir kedelai terbesar dunia. Meski memiliki cadangan besar, tingginya konsumsi domestik membuat harga dari China kurang kompetitif dalam situasi darurat.
Dalam kondisi seperti ini, Amerika Serikat tetap menjadi pilihan utama, baik dari sisi efisiensi, stabilitas pasokan, maupun kemudahan transaksi.
Untuk komoditas gandum dan serealia lainnya, alternatif seperti Malaysia dan Vietnam kerap disebut sebagai opsi.
Namun, pendekatan ini tidak selalu efektif. Jika negara-negara tersebut juga bergantung pada impor dari Amerika Serikat, maka jalur distribusi tidak langsung justru dapat menambah biaya serta memperpanjang rantai pasok.
Lebih jauh, Ega menyoroti implikasi perjanjian dagang terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia diwajibkan mengimpor 2 juta metrik ton gandum per tahun selama lima tahun pertama, 3,5 juta metrik ton kedelai per tahun, dan 3,8 juta metrik ton soymeal per tahun.
Setelah periode awal, volume impor memang akan menurun, namun kewajiban tetap berlanjut.
Menurut Ega, kesepakatan ini pada dasarnya tidak mengubah pola impor secara signifikan, mengingat Amerika Serikat memang telah lama menjadi pemasok utama. Namun, hal ini sekaligus menegaskan bahwa dalam jangka menengah, ketergantungan terhadap impor masih sulit dihindari.
Dengan berbagai tekanan tersebut, kebutuhan akan strategi jangka panjang menjadi semakin mendesak. Diversifikasi impor tetap penting, tetapi tidak cukup.
Peningkatan produksi dalam negeri, efisiensi distribusi, serta penguatan cadangan pangan nasional menjadi kunci untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak global.
Dalam dunia yang semakin terhubung, ketahanan pangan bukan lagi isu domestik semata—melainkan bagian dari strategi menghadapi dinamika geopolitik global yang terus berubah.
