Abdullah Rasyid. (Foto: dokumentasi pribadi)
Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) dipandang bukan sekadar simbol, melainkan langkah strategis menegaskan posisi politik luar negeri bebas-aktif.
Di tengah meningkatnya rivalitas global dan fragmentasi geopolitik, Indonesia menegaskan diri tidak memihak kekuatan besar, namun tetap aktif menjaga perdamaian dunia.
Sikap ini berakar kuat dari semangat Gerakan Non-Blok (GNB) yang lahir dari nilai-nilai Dasa Sila Bandung pada Konferensi Asia-Afrika 1955.
Sejak era Soekarno, Indonesia konsisten memainkan peran sebagai motor diplomasi global. Mulai dari inisiasi GNB, keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hingga dorongan terhadap dekolonisasi dan keadilan internasional.
Peran itu terus berlanjut hingga kini. Indonesia aktif mengirim pasukan penjaga perdamaian PBB, terlibat dalam berbagai forum multilateral, serta menjadi jembatan dialog negara-negara yang berkonflik.
Komitmen tersebut juga terlihat dalam dukungan konsisten terhadap kemerdekaan Palestina, sejalan dengan amanat konstitusi untuk menolak segala bentuk penjajahan.
Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia dinilai memiliki peluang memperkuat peran global melalui diplomasi yang lebih progresif dan adaptif, khususnya dalam kerangka BOP.
Tokoh nasional Abdullah Rasyid menegaskan, BOP merupakan bentuk konsistensi sekaligus penguatan posisi Indonesia di panggung dunia.
“BOP adalah penegasan jati diri Indonesia sebagai pelopor non-blok yang tidak tunduk pada kekuatan besar, tetapi aktif memperjuangkan perdamaian, termasuk konsistensi membela Palestina,” ujarnya.
Di tengah dinamika global yang kembali mengarah pada polarisasi kekuatan seperti era NATO dan Pakta Warsawa, kehadiran Indonesia sebagai kekuatan non-blok aktif dinilai semakin relevan.
Keikutsertaan dalam BOP pun menjadi bukti bahwa politik luar negeri bebas-aktif bukan sekadar jargon, tetapi terus dijalankan secara nyata: tidak memihak, namun tegas berpihak pada perdamaian, kemerdekaan, dan keadilan global.
