Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube Reuters)
Pemerintah Iran balik mengancam akan menyerang fasilitas energi di Timur Tengah jika Amerika Serikat (AS) dan Israel lebih dulu menargetkan infrastruktur vital mereka.
Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengeluarkan peringatan keras bahwa setiap serangan terhadap pembangkit listrik Iran akan dibalas tanpa kompromi.
“Begitu pembangkit listrik dan infrastruktur kami diserang, seluruh infrastruktur energi dan minyak di kawasan akan menjadi target sah dan akan dihancurkan secara permanen," kata Ghalibaf, dikutip dari Al-Jazeera, Senin 23 Maret 2026.
Ancaman tersebut muncul setelah Presiden AS Donald Trump, memberi ultimatum 48 jam kepada Iran untuk membuka Selat Hormuz. Jika tidak dipenuhi, Washington mengancam akan menghancurkan fasilitas pembangkit listrik Iran.
Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital energi dunia, tempat sekitar seperlima pasokan minyak dan gas global melintas. Gangguan di wilayah ini telah memicu krisis energi yang disebut-sebut sebagai yang terburuk sejak 1970-an.
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan bahwa jalur tersebut sebenarnya tetap terbuka, kecuali bagi pihak yang dianggap melanggar kedaulatan Iran. Ia juga menilai ancaman dari luar justru memperkuat persatuan nasional.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyebut gangguan pelayaran terjadi karena ketakutan perusahaan asuransi terhadap konflik, bukan karena penutupan resmi oleh Iran.
Di tengah situasi ini, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) memperingatkan bahwa mereka siap menutup total Selat Hormuz dan menyerang kepentingan AS jika ancaman benar-benar diwujudkan. Bahkan negara-negara yang menjadi tuan rumah pangkalan militer Amerika juga disebut berpotensi menjadi target.
Di pihak lain, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyerukan dukungan internasional untuk melawan Iran. Ia menuduh Teheran menargetkan warga sipil dan memperingatkan kemampuan serangan jarak jauh Iran.
Upaya diplomasi masih berjalan, termasuk komunikasi yang dilakukan Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, dengan berbagai pihak untuk meredakan konflik. Namun di lapangan, serangan rudal dan drone terus terjadi, menimbulkan korban serta mengguncang pasar global. Ini menandakan konflik masih jauh dari kata selesai, bahkan semakin mendekati titik berbahaya.
