Berita

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan. (Foto: Humas PKB)

Politik

Pemerintah Harus Antisipasi Kenaikan Harga Pangan Imbas Perang Iran

RABU, 18 MARET 2026 | 13:07 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dampak besar konflik bersenjata antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat terhadap sektor pangan global, termasuk Indonesia, harus diantisipasi. Sebab, perang yang terjadi di kawasan Timur Tengah berpotensi mengganggu produksi pangan dunia secara signifikan. 

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan, mengatakan, salah satu faktor utama adalah terganggunya ketersediaan pupuk, yang selama ini menjadi komponen vital dalam produksi pertanian.

“Perang di Timur Tengah akan sangat berdampak pada produksi pangan dunia. Salah satu yang paling terasa adalah terganggunya pasokan pupuk,” ujar Daniel kepada wartawan, Rabu, 18 Maret 2026.


Legislator PKB ini menjelaskan bahwa negara-negara seperti Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab merupakan empat eksportir utama pupuk nitrogen dunia. Namun, konflik yang terjadi menyebabkan gangguan serius terhadap pasokan gas sebagai bahan baku utama pupuk, akibat serangan drone dan rudal.

“Kondisi ini memaksa sejumlah negara tersebut menghentikan produksinya. Jika pasokan pupuk terganggu, maka produksi pangan global akan ikut menurun,” jelasnya.

Selain pupuk, Daniel juga menyoroti dampak perang terhadap kenaikan harga minyak dunia. Menurutnya, lonjakan harga energi akan berimbas langsung pada biaya produksi pertanian serta distribusi logistik pangan.

“Kenaikan harga minyak akan meningkatkan biaya produksi dan distribusi pangan. Ini akan berdampak pada kenaikan harga pangan secara keseluruhan,” katanya.

Atas kondisi itu, Daniel meminta pemerintah Indonesia untuk segera melakukan langkah-langkah antisipatif guna menghadapi potensi kenaikan harga pangan di dalam negeri.

“Pemerintah harus melakukan berbagai langkah strategis agar dampak ini tidak memberatkan masyarakat. Stabilitas harga pangan harus dijaga,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya