Berita

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan. (Foto: Humas PKB)

Politik

Pemerintah Harus Antisipasi Kenaikan Harga Pangan Imbas Perang Iran

RABU, 18 MARET 2026 | 13:07 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dampak besar konflik bersenjata antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat terhadap sektor pangan global, termasuk Indonesia, harus diantisipasi. Sebab, perang yang terjadi di kawasan Timur Tengah berpotensi mengganggu produksi pangan dunia secara signifikan. 

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan, mengatakan, salah satu faktor utama adalah terganggunya ketersediaan pupuk, yang selama ini menjadi komponen vital dalam produksi pertanian.

“Perang di Timur Tengah akan sangat berdampak pada produksi pangan dunia. Salah satu yang paling terasa adalah terganggunya pasokan pupuk,” ujar Daniel kepada wartawan, Rabu, 18 Maret 2026.


Legislator PKB ini menjelaskan bahwa negara-negara seperti Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab merupakan empat eksportir utama pupuk nitrogen dunia. Namun, konflik yang terjadi menyebabkan gangguan serius terhadap pasokan gas sebagai bahan baku utama pupuk, akibat serangan drone dan rudal.

“Kondisi ini memaksa sejumlah negara tersebut menghentikan produksinya. Jika pasokan pupuk terganggu, maka produksi pangan global akan ikut menurun,” jelasnya.

Selain pupuk, Daniel juga menyoroti dampak perang terhadap kenaikan harga minyak dunia. Menurutnya, lonjakan harga energi akan berimbas langsung pada biaya produksi pertanian serta distribusi logistik pangan.

“Kenaikan harga minyak akan meningkatkan biaya produksi dan distribusi pangan. Ini akan berdampak pada kenaikan harga pangan secara keseluruhan,” katanya.

Atas kondisi itu, Daniel meminta pemerintah Indonesia untuk segera melakukan langkah-langkah antisipatif guna menghadapi potensi kenaikan harga pangan di dalam negeri.

“Pemerintah harus melakukan berbagai langkah strategis agar dampak ini tidak memberatkan masyarakat. Stabilitas harga pangan harus dijaga,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Ramos-Horta Puji Toleransi dan Ketangguhan Rakyat Indonesia

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:17

Polisi Konfirmasi Korban Tewas saat Demo DPR Seorang Pedagang Cermin

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:10

Aturan Turunan UU DKJ Harus Rampung Sebelum Keppres IKN Terbit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:09

Astra Sudah Jangkau 35.726 Warga Lewat 7 Posko Gempa NTT

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:04

Penanganan Karhutla di Riau Jadi Contoh yang Baik

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:01

Budi Arie Pasang Badan Cuci Nama Jokowi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:00

Peluncuran Wajah Baru RS Tria Dipa, Hadirkan Teknologi Medis Teranyar

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:57

BI: Daripada Kredit, Mayoritas Bank Parkir Likuiditas di Surat Berharga

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

LPJ Diterima, Gus Yahya Akui Tak Sempurna Pimpin PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

Pengusutan Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor Merembet ke Dinas Pendidikan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya