Kembalinya Indonesia sebagai Stabilisator Global

SEBAGAI negara yang menganut politik bebas aktif, Indonesia memiliki peran kunci dalam memastikan perdamaian dunia. Bukan sesuatu hal berlebihan jika dikatakan seperti demikian. 

Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama, posisi Indonesia yang secara geografis yang merupakan lalu lintas orang dan barang, serta lalu lintas militer. Hal itu dibuktikan bagaimana Laut Natuna hingga hari ini masih sering menjadi perdebatan hukum internasional.

Selain geografis, karakter politik bebas aktif terus dijadikan patron dalam berkomunikasi secara internasional. Warisan sejarah politik yang diturunkan dari era awal kemerdekaan hingga kini, menjadikan Indonesia memiliki tempat yang strategis dalam panggung politik global. 

Secara simbolik pada akhir tahun 2025, Presiden Indonesia berdiri diantara 3 kepala negara-negara besar, seperti Jepang, China, dan Rusia pada acara parade militer China. Sedangkan selang beberapa bulan kemudian di awal 2026 Presiden Indonesia menandatangani kerja sama perdagangan dengan Amerika Serikat serta bergabung pada Board of Peace (BoP) yang di dalamnya terdapat Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan negara lain yang selanjutnya bergabung.

Kedua, kejadian pada acara parade militer China dan bergabungnya Indonesia dengan BoP merupakan bentuk nyata sikap Indonesia yang masih dalam semangat pembukaan UUD 1945, dimana berbunyi “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. 

Bahkan di tengah visi besarnya untuk menjaga perdamaian dunia, Indonesia juga tidak melupakan perekonomian nasional. Oleh sebab itu, dengan masuknya Indonesia dalam BoP juga berhasil mendapatkan kesepakatan dagang dengan Amerika.

Kesepakatan dagang tersebut menjawab ketidakpastian pasar ekspor/impor di Indonesia sejak pertengahan tahun lalu, di mana Amerika ingin mengenakan tarif pajak tinggi untuk Indonesia sebagai imbas perang dagang China dengan Amerika. Kini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia berhasil menjahit secara rapih kepentingan politik dalam menjaga keamanan dunia dengan kepentingan ekonomi nasional. 

Banyak yang hanya menilai sebuah perjanjian perdagangan atau ekspor-impor hanya sebatas memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dari masing-masing negara, baik Indonesia maupun Amerika. Namun lebih jauh dari itu, bahwa perjanjian dagang dapat menjadi satu buffer dalam menjaga komunikasi yang lebih aktif dan produktif dengan negara-negara lain. 

Bukan sekadar komunikasi politik saling puji dan saling sindir, namun pada tingkat yang lebih menjanjikan, yaitu upaya peningkatan nilai ekspor dan impor.

Sebenarnya sudah lama komunikasi antar negara sering kali dibalut dengan bisnis. Hal yang sangat lumrah, karena dengan bisnis komitmen akan terjaga. Kita dapat saja melihat angka ekspor dan impor antar negara sebagai sebuah gambaran peta strategis politik global. 

Selama ini nilai perdagangan dalam negeri Indonesia didominasi oleh China. Nilainya dua kali lipat dari nilai perdagangan dengan Amerika. Pada tahun 2025 nilai perdagangan non migas Indonesia dengan China melebihi 58,24 miliar Dolar AS, atau 23,80 persen dari total perdagangan Indonesia dengan negara lain. 

Sedangkan nilai perdagangan Indonesia dengan Amerika hanya 28,14 miliar Dolar AS atau 11,50 persen dari total. Maka dengan adanya ikatan Kerjasama perdagangan dengan Amerika, maka akan mendongkrak angka perdagangan yang kiranya cukup signifikan ke depannya. 

Dengan begitu sikap dan semangat Indonesia masih konsisten sejak inisiasi Gerakan Non-Blok pada tahun 1961. Apabila nilai perdagangan dengan Amerika meningkat, Indonesia bukan hanya memiliki posisi strategis pada ranah keamanan global semata, namun juga diikat dengan kerja sama perdagangan.

Chaerudin Affan, S.E, M.Kesos 
Pemerhati Ketahanan dan Keamanan Nasional