Pengamat hukum dan politik Dr. Pieter C Zulkifli. (Foto: Dokumentasi Pribadi)
Negara diingatkan agar tidak melupakan urusan paling mendasar rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
"Regulasi lahir silih berganti, diplomasi luar negeri dipamerkan, sementara urusan paling mendasar, yakni pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, sering terasa berjalan di tempat,” kata pengamat hukum dan politik Dr. Pieter C Zulkifli dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa, 17 Maret 2026.
Mantan Ketua Komisi III DPR itu menilai kritik terhadap pemerintah dalam situasi seperti ini menjadi sebuah keharusan. Ia mengajak publik melihat secara jernih kondisi ketika negara tampak rajin membuat aturan, tetapi kurang menyentuh kehidupan masyarakat.
"Bagaimana negara yang rajin membuat aturan justru tampak lalai menyentuh kehidupan rakyatnya sendiri,” ucapnya.
Ia juga menyoroti ironi ketika negara terlihat aktif melakukan diplomasi dan memproduksi regulasi, sementara rakyat masih bergulat dengan persoalan hidup sehari-hari.
"Ketika negara sibuk diplomasi dan membuat aturan, rakyat bergulat dengan hidup. Republik ini seperti berjalan autopilot, jauh dari denyut kehidupan rakyat,” ungkapnya.
Pieter menilai, meski anggaran pendidikan dan kesehatan terus meningkat, kualitas layanan yang dirasakan masyarakat belum sepenuhnya memadai.
"Kemiskinan hampir selalu berjalan beriringan dengan rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan. Dengan kata lain, peningkatan anggaran belum otomatis menghadirkan perubahan struktural dalam kehidupan rakyat,” jelasnya.
Pieter juga menyinggung masih kuatnya persoalan korupsi dalam tata kelola anggaran publik.
"Uang publik yang seharusnya menjadi investasi masa depan bangsa sering kali berubah menjadi komoditas transaksi politik. Korupsi anggaran pun menjadi cerita berulang yang seolah tidak pernah benar-benar selesai," ujar dia.
Di tengah berbagai persoalan domestik tersebut, Pieter menilai negara seharusnya lebih fokus pada kebutuhan rakyat sehari-hari.
"Kesan yang muncul, negara seperti berjalan dengan auto pilot, sementara presiden lebih banyak menerima laporan-laporan indah dari para pembantu di sekelilingnya. Kepemimpinan terasa jauh dari denyut kehidupan rakyat. Padahal rakyat masih berjuang menghadapi harga kebutuhan yang naik, lapangan kerja yang terbatas, dan layanan publik yang belum sepenuhnya memadai,” ungkapnya lagi.
Menurut Pieter, negara yang ingin maju harus berdiri di atas tiga fondasi utama, yakni penegakan hukum, pendidikan berkualitas, dan layanan kesehatan yang adil.
Padahal, kata Pieter, negara yang ingin maju harus berdiri di atas tiga fondasi utama. Yakni penegakan hukum yang tegas, pendidikan yang berkualitas, dan layanan kesehatan yang adil. Tanpa tiga pilar ini, ambisi menjadi negara maju hanya akan menjadi slogan yang diulang setiap musim politik
”Jika hal-hal mendasar itu terus diabaikan, maka ironi republik ini akan terus berulang. Negara tampak sibuk bekerja, tetapi rakyat tetap merasa ditinggalkan," pungkasnya.
