Berita

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim (Foto: Dokumen Pribadi)

Dunia

MUI Kecam Penutupan Masjid Al-Aqsa untuk Muslim Palestina di Bulan Ramadan

SELASA, 17 MARET 2026 | 15:42 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam keras kebijakan Israel menutup akses ibadah umat Islam di Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan. 

Kecaman tersebut disampaikan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 17 Maret 2026.

Sudarnoto mengatakan, Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu situs suci terpenting bagi umat Islam dunia yang berada di wilayah Palestina yang diduduki. 


Karena itu, segala bentuk pembatasan hingga pelarangan ibadah dinilai tidak memiliki legitimasi hukum dan menjadi bagian dari praktik penindasan terhadap rakyat Palestina.

“Terkait dengan penutupan Masjid al Aqso dan pelarangan ibadah bagi umat Islam, saya mengecam keras tindakan otoritas pendudukan Israel ini," tegasnya kepada RMOL.

Menurut Sudarnoto, kebijakan Israel melanggar berbagai instrumen hukum internasional, termasuk kebebasan beragama yang dijamin dalam Deklarasi Universal HAM serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. 

Selain itu, tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan Konvensi Jenewa Keempat 1949 yang mewajibkan perlindungan terhadap tempat ibadah di wilayah pendudukan, serta berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait status Yerusalem Timur.

“Tindakan Israel tersebut menunjukkan sikap yang tidak menghormati nilai-nilai kemanusiaan universal, merusak kehidupan beragama, serta memperlihatkan pola kebijakan yang semakin represif terhadap umat Islam di Palestina,” lanjut Sudarnoto.

Lebih lanjut, MUI mendorong PBB untuk mengambil langkah tegas dalam melindungi tempat-tempat suci dan menghentikan pelanggaran hukum internasional oleh Israel. 

"Perjuangan membela Masjid Al-Aqsha dan kemerdekaan Palestina bukan hanya persoalan umat Islam semata, tetapi merupakan bagian dari perjuangan universal untuk menegakkan keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian dunia," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya