Pemerintah Diminta Antisipasi Kemarau Ekstrem

Pemerintah didesak segera mengambil langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih panjang dan ekstrem tahun ini. Kekhawatiran utama adalah potensi gagal panen yang dapat mengancam produksi beras nasional.

"Kita tidak bisa menganggap sepele ancaman musim kemarau yang berpotensi memicu cuaca panas ekstrem dan kekeringan. Pemerintah harus menyiapkan langkah antisipasi secara terukur dan terencana agar petani tidak mengalami gagal panen," tegas Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Rina Saadah, Selasa, 17 Maret 2026.

Peringatan ini disampaikan menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai awal musim kemarau tahun ini. BMKG memproyeksikan sebanyak 325 zona musim atau sekitar 46,5 persen wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau lebih awal. Musim kemarau kali ini berpotensi berlangsung lebih lama dan lebih kering dari kondisi normal.

Wilayah yang diperkirakan terdampak meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Timur, hingga Papua Pegunungan. Selain itu, 114 zona musim lainnya diprediksi akan memasuki musim kemarau pada periode April mendatang.

Menurut Rina, prediksi BMKG tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah. Sektor pertanian, khususnya produksi padi, sangat rentan terhadap ketersediaan air. Ia menekankan pentingnya mitigasi terstruktur agar pasokan air untuk lahan pertanian tetap terjaga.

"Langkah-langkah mitigasi harus dilakukan sejak sekarang. Jangan sampai ketika kemarau sudah berlangsung lama, pemerintah baru bergerak. Jika banyak sawah mengalami kekeringan dan gagal panen, dampaknya tentu akan terasa pada produksi beras nasional," ujarnya.

Politisi PKB itu meminta pemerintah segera memperbaiki dan memastikan fungsi sistem irigasi pertanian berjalan optimal. Selain itu, ia mendorong penyediaan pompa air bagi petani, optimalisasi embung dan waduk pertanian, percepatan perbaikan jaringan irigasi yang rusak, serta penyesuaian pola tanam di daerah rawan kekeringan.

Rina juga mendesak Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah untuk segera memetakan wilayah rawan kekeringan. Dengan pemetaan yang akurat, bantuan dan intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

"Antisipasi sejak dini sangat penting agar musim kemarau tidak berdampak besar terhadap ketahanan pangan nasional," pungkasnya.