Berita

Sekda Jateng Sumarno diperiksa Kejati Jateng, Senin, 16 Maret 2026. (Foto: RMOLJateng)

Hukum

Sekda Jateng Diperiksa Kejati

SENIN, 16 MARET 2026 | 21:12 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah terkait penyelidikan pengadaan Interactive Flat Panel (IFP) tahun 2024 di 13 kabupaten/kota.

Sumarno mendatangi kantor Kejati Jateng di Jalan Pahlawan, Semarang, Senin, 16 Maret 2026 sekitar pukul 11.00 WIB.

Sempat menunggu di ruang tamu, Sumarno bersama rombongan kemudian masuk ke ruang Bidang Pidana Khusus (Pidsus). Ia diperiksa sekitar satu jam dan keluar pukul 12.00 WIB


“Konfirmasi soal bantuan keuangan kabupaten/kota. Tapi secara lebih rinci belum tahu ada indikasi apa, ini masih pertanyaan saja,” kata Sumarno usai diperiksa.

Ia juga menyebut dalam pemeriksaan tersebut didampingi oleh pihak biro hukum. "Ini tadi ditemani biro hukum,” tambahnya sebagaimana diberitakan Kantor Berita RMOLJateng.

Sementara itu, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng Ade Hermawan menjelaskan, pihaknya memang tengah melakukan penyelidikan terkait pengadaan IFP pada 2024 yang disalurkan ke sekolah-sekolah di 13 kabupaten/kota.

“Jadi kami minta keterangan terkait prosesnya seperti apa, karena memang kita sedang melakukan penyelidikan di 13 kabupaten,” ujar Ade.

Ia menjelaskan perangkat IFP tersebut merupakan layar televisi berukuran besar yang digunakan sebagai sarana pembelajaran di kelas.

Ade menegaskan proses yang dilakukan saat ini masih pada tahap penyelidikan guna mengetahui ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam pengadaan tersebut.

“Terminologi penyelidikan itu mencari apakah ada sebuah peristiwa pidana atau tidak,” pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya