Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat kembali menjadi sorotan. Minimnya komunikasi antara kepala daerah dengan para kepala dinas dinilai berdampak pada melemahnya fungsi eksekutif dalam melayani masyarakat.
Ketua Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB), Yacub Anwar Lewi, menilai komunikasi antara Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dengan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) belum berjalan optimal.
Menurut Yacub, kepala daerah seharusnya secara rutin memanggil dan berdiskusi langsung dengan para kepala dinas guna memastikan arah pembangunan daerah berjalan jelas dan terukur.
“Seharusnya Bupati Bandung Barat sering memanggil kepala dinas untuk berkonsultasi. Misalnya di bidang pendidikan, berapa ratus sekolah yang rusak dan harus diperbaiki tahun ini, lalu berapa yang bisa diselesaikan dalam satu tahun. Itu harus jelas targetnya,” ujar Yacub sebagaimana diberitakan
Kantor Berita RMOLJabar, Senin, 16 Maret 2026.
Ia mencontohkan, apabila terdapat sekitar 300 sekolah yang mengalami kerusakan, maka pemerintah daerah harus memiliki target konkret terkait jumlah sekolah yang dapat diperbaiki setiap tahunnya.
Hal serupa juga perlu diterapkan pada sektor infrastruktur jalan. Pemkab Bandung Barat dinilai perlu memiliki data rinci mengenai panjang jalan yang rusak beserta target penyelesaiannya.
“Jalan mana saja yang rusak, berapa ratus kilometer kerusakannya, lalu tahun ini bisa diperbaiki berapa kilometer. Begitu juga sektor kesehatan, apakah puskesmas kekurangan dokter atau peralatan medis. Semua itu harus dibahas secara intens dengan kepala dinas,” jelasnya.
Yacub menyarankan agar kepala daerah segera memperkuat komunikasi secara langsung dan rutin dengan para pimpinan OPD agar dapat mengetahui secara detail berbagai kendala pembangunan di setiap sektor.
“Kalau perlu kepala dinas dipanggil satu per satu untuk konsultasi. Kekurangan pembangunan di Bandung Barat ini apa saja, arahnya mau ke mana, itu harus jelas,” tegasnya.
Pembangunan daerah tidak hanya berkutat pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendidikan, kesehatan hingga penanganan kemiskinan.
“Pembangunan itu bersifat universal. Ada pembangunan mental, spiritual, pendidikan, kesehatan hingga bagaimana mengatasi kemiskinan. Bandung Barat ini perlu perhatian khusus,” katanya.
Selain itu, Yacub menilai pentingnya penetapan target yang jelas terkait indikator pembangunan, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penanganan kemiskinan, hingga persoalan stunting.
“Setiap dinas harus punya target. IPM mau dinaikkan sampai berapa, penanganan kemiskinan bagaimana, stunting juga seperti apa. Itu semua harus dibicarakan secara intens,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keberadaan kepala daerah di wilayah tugasnya. Menurutnya, seorang bupati memiliki tanggung jawab penuh selama 24 jam dalam menjalankan pemerintahan daerah.
“Sebagai kepala daerah, beliau harus ada di tempat. Bupati itu 24 jam bertugas di Bandung Barat sebagai
decision maker. Jadi diharapkan bupatinya benar-benar ada di sini,” katanya.
Di sisi lain, Yacub mempertanyakan data penurunan angka kemiskinan yang belakangan beredar, karena menurutnya kondisi ekonomi masyarakat saat ini justru sedang tertekan, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri.
Data kemiskinan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) perlu dipastikan kembali akurasinya agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi di masyarakat.
Menurut Yacub, realitas di lapangan menunjukkan daya beli masyarakat saat ini justru menurun cukup signifikan, terutama menjelang Lebaran ketika harga kebutuhan pokok cenderung meningkat.
“Yang kita rasakan sekarang daya beli masyarakat turun drastis. Apalagi menjelang Lebaran harga-harga naik. Itu realitas yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyampaikan bahwa berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 mencapai 71,65, meningkat dari 70,77 pada 2024.
Persentase penduduk miskin juga disebut turun dari 10,49 persen menjadi 9,87 persen. Sementara tingkat pengangguran terbuka tercatat turun dari 6,47 persen pada 2024 menjadi 6,46 persen pada 2025.
“Alhamdulillah, tahun pertama masa jabatan banyak capaian yang kita raih. IPM meningkat, pengangguran menurun, angka kemiskinan menurun,” kata Jeje pada 24 Februari 2026.
