Berita

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Nasdem Komisi II DPR RI, Ujang Bey. (Foto: Humas Nasdem)

Politik

Kebijakan Hemat BBM Lewat WFH Perlu Desain Terukur

SENIN, 16 MARET 2026 | 15:09 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

  Wacana kebijakan work from home (WFH) sebagai langkah penghematan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang didorong oleh Prabowo Subianto ditanggapi Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Nasdem Komisi II DPR RI, Ujang Bey.

"Ketika nanti pemerintah akan menerapkan WFH, saya kira pemerintah perlu juga membuat desain WFH ini dengan jelas dan terukur," kata Bey, Senin, 16 Maret 2026.

Bey menegaskan hal tersebut menanggapi usulan berbagai pihak agar PNS bekerja dari rumah atau WFH sebagai upaya efisiensi BBM di tengah potensi dampak ekonomi akibat perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran di Timur Tengah. Salah satunya dari usulan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.


"Saya sebagai anggota Komisi II mengapresiasi usulan tersebut (WFH) dalam rangka efisiensi BBM. Memang beberapa hari lagi juga kita akan menghadapi libur Hari Raya Idulfitri dan Nyepi," jelas Bey.

Menurut Bey, pemerintah perlu menghitung secara detail potensi penghematan BBM dari kebijakan tersebut. Selain itu, ia menekankan agar pelayanan publik tetap berjalan maksimal, meski diterapkan WFH.

"(Perlu dihitung) baik secara data berapa BBM yang kita mau hemat serta bagaimana pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik dan efektif meskipun WFH diberlakukan," ujarnya.

Pemerintah juga perlu menentukan instansi atau kementerian mana saja yang dapat menerapkan kebijakan WFH. Sebab, jumlah PNS yang ada saat ini cukup besar.

"Karena instansi dan kementerian kan banyak ada berapa ribu PNS. Tinggal instansi/kementerian mana saja yang akan menyelenggarakan WFH dengan rentang waktu yang sudah ditetapkan, mungkin nanti di situ akan terlihat berapa BBM yang bisa dihemat," tandasnya.  


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya