Berita

Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. (Foto: RMOL/Jamaludin)

Hukum

Kepala Daerah Jangan Main Korupsi, Penyidik KPK Tidak Mudik!

MINGGU, 15 MARET 2026 | 21:10 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

KPK memastikan tetap melakukan operasi penindakan terhadap praktik korupsi di daerah meskipun mendekati Hari Raya Idulfitri.

Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menegaskan, aparat penegak hukum di lembaganya tidak akan lengah hanya karena memasuki masa libur Lebaran.

“Sekarang mungkin masih ada beberapa hari ke depan ini, hari ke-25 Ramadan, berarti ada sekitar lima hari ke depan. Jangan berpikir bahwa kami karena Lebaran terus kami mau mudik dan membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi di rentang waktu ke depan ini,” kata Asep seperti dikutip RMOL, Minggu, 15 Maret 2026.


Asep menegaskan, penyidik KPK tetap siap melakukan operasi penindakan apabila masih ditemukan praktik korupsi menjelang Lebaran. Menurutnya, para pelaku korupsi tidak boleh beranggapan aparat penegak hukum akan berhenti bekerja saat mendekati hari raya.

“Jadi jangan pikir mungkin nanti penyidik-penyidiknya pada mudik, tidak. Kami tetap bekerja,” ujar Asep.

Ia menambahkan, semangat kerja tersebut juga terinspirasi dari para jurnalis yang tetap aktif bekerja meskipun di hari libur.

“Rekan saya juga terinspirasi sama rekan-rekan jurnalis yang tetap semangat, nggak ada liburnya,” katanya.

Asep menegaskan, langkah penindakan yang dilakukan KPK merupakan konsekuensi setelah berbagai upaya pencegahan sebelumnya tidak diindahkan oleh sejumlah penyelenggara negara.

“Sudah diberikan peringatan, sudah disampaikan surat edaran, tetapi masih tetap melakukan seperti itu. Menjadi kewajiban bagi kami untuk melakukan penindakan,” tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Cilacap yang menjerat Bupati Cilacap periode 2025–2030 Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardono terkait dugaan praktik pemerasan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya