Berita

Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. (Foto: RMOL/Jamaludin)

Hukum

Kepala Daerah Jangan Main Korupsi, Penyidik KPK Tidak Mudik!

MINGGU, 15 MARET 2026 | 21:10 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

KPK memastikan tetap melakukan operasi penindakan terhadap praktik korupsi di daerah meskipun mendekati Hari Raya Idulfitri.

Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menegaskan, aparat penegak hukum di lembaganya tidak akan lengah hanya karena memasuki masa libur Lebaran.

“Sekarang mungkin masih ada beberapa hari ke depan ini, hari ke-25 Ramadan, berarti ada sekitar lima hari ke depan. Jangan berpikir bahwa kami karena Lebaran terus kami mau mudik dan membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi di rentang waktu ke depan ini,” kata Asep seperti dikutip RMOL, Minggu, 15 Maret 2026.


Asep menegaskan, penyidik KPK tetap siap melakukan operasi penindakan apabila masih ditemukan praktik korupsi menjelang Lebaran. Menurutnya, para pelaku korupsi tidak boleh beranggapan aparat penegak hukum akan berhenti bekerja saat mendekati hari raya.

“Jadi jangan pikir mungkin nanti penyidik-penyidiknya pada mudik, tidak. Kami tetap bekerja,” ujar Asep.

Ia menambahkan, semangat kerja tersebut juga terinspirasi dari para jurnalis yang tetap aktif bekerja meskipun di hari libur.

“Rekan saya juga terinspirasi sama rekan-rekan jurnalis yang tetap semangat, nggak ada liburnya,” katanya.

Asep menegaskan, langkah penindakan yang dilakukan KPK merupakan konsekuensi setelah berbagai upaya pencegahan sebelumnya tidak diindahkan oleh sejumlah penyelenggara negara.

“Sudah diberikan peringatan, sudah disampaikan surat edaran, tetapi masih tetap melakukan seperti itu. Menjadi kewajiban bagi kami untuk melakukan penindakan,” tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Cilacap yang menjerat Bupati Cilacap periode 2025–2030 Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardono terkait dugaan praktik pemerasan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Gandeng Boulevard Coffee, Bank Syariah Nasional Perkuat Ekosistem Transaksi Masyarakat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 17:23

15 Tahun Mengaspal, 70 Mitra Driver Dapat Hadiah Umrah dari Gojek

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16:11

AADI Laporkan Pengalihan Saham Hasil Buyback Lewat Bursa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:12

Kebakaran di Belakang RS PIK, Asap Tebal Membubung

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:11

Peradi Profesional Jakarta Dilantik, Harris Arthur: Integritas Adalah Marwah Advokat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:02

Purbaya Girang, Danantara Setor Dividen Rp120 Triliun ke Kas Negara

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:56

Chevron Siap Perluas Proyek Minyak di Venezuela

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:39

Kuota Internet Tak Boleh Hangus, Operator Wajib Beri Pilihan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:26

Amandemen UUD 1945 Didahului Pemufakatan Jahat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:12

Aktivis Senior Ingatkan Sudah Saatnya Kembali ke UUD 1945 Asli

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13:39

Selengkapnya