Aktivis 98 Dukung Langkah Pemerintah Usut Teror Air Keras ke Andrie Yunus

Aksi teror penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus menuai perhatian luas. 

Aktivis 98 menilai langkah cepat pemerintah mengecam dan mengusut kasus tersebut sebagai sinyal penting bahwa negara tidak mentoleransi kekerasan terhadap pembela HAM.

“Kami mengapresiasi respons cepat dari Menteri HAM dan jajaran Polri. Sikap tegas pemerintah ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa negara hadir dan tidak memberikan ruang bagi aksi teror terhadap pembela HAM,” ujar Ketua PIJAR 98, Sulaiman Haikal dalam sebuah pernyataan di Jakarta, seperti dikutip Minggu, 15 Maret 2026. 

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai sebelumnya secara terbuka mengutuk keras tindakan premanisme tersebut dan meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas motif di balik serangan tersebut. 

Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo disebut telah memberikan atensi khusus agar pelaku segera ditangkap.

Selain itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Angga Raka Prabowo, menegaskan bahwa kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum. 

“Pemerintah menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa yang menimpa Saudara Andrie Yunus. Kami mengecam keras setiap tindakan kekerasan terhadap siapa pun,” kata Angga dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Andrie Yunus diserang saat sedang berkendara sepulang menghadiri sebuah acara di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Kamis, 12 Maret 2026. 

Dua pelaku yang menggunakan sepeda motor diduga menyiramkan cairan kimia ke arah korban, sebagaimana terekam kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian.

Akibat serangan tersebut, Andrie mengalami luka bakar sekitar 24 persen pada bagian wajah dan tubuh dan kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. 

Insiden ini memicu gelombang solidaritas dari berbagai kalangan, termasuk Komnas HAM, anggota DPR, hingga pelapor khusus PBB yang mendesak perlindungan lebih kuat bagi para aktivis di Indonesia.