Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Publika

Enam Bulan Purbaya, Rupiah Melemah tiap Bulan

MINGGU, 15 MARET 2026 | 04:08 WIB

DALAM ekonomi, angka bisa bercerita tentang kepercayaan, arah kebijakan, dan ekspektasi pasar. Dan jika melihat pergerakan rupiah sejak Purbaya Yudhi Sadewa menjabat Menteri Keuangan pada September 2025, cerita yang muncul bukanlah tentang penguatan, melainkan tentang tren pelemahan yang konsisten.

Data nilai tukar menunjukkan bahwa sejak pergantian Menteri Keuangan, rupiah bergerak dalam satu arah. Melemah perlahan, bulan demi bulan.

Pada September 2025, rupiah berada di kisaran Rp16.531 per dolar AS. Sebulan kemudian naik menjadi Rp16.595. November Rp16.687. Desember Rp16.693. Januari 2026 Rp16.815. Februari Rp16.824. Dan pada Maret 2026, rupiah menyentuh sekitar Rp16.913 per dolar.


Jika dihitung sederhana, rupiah melemah sekitar Rp382 atau sekitar 2-3 persen dalam enam bulan.

Bagi orang awam, angka ini mungkin terlihat kecil. Tetapi di pasar valuta asing, arah tren jauh lebih penting daripada besarannya. Dan tren rupiah selama enam bulan terakhir sangat jelas. Hampir tidak pernah menguat secara berarti.

Pasar keuangan jarang bergerak tanpa alasan. Nilai tukar biasanya menjadi indikator pertama yang bereaksi terhadap perubahan persepsi risiko.

Ketika investor melihat potensi tekanan fiskal, ketidakpastian kebijakan, atau perubahan arah ekonomi, reaksi tercepat biasanya muncul di pasar valuta asing.

Dalam konteks Indonesia hari ini, beberapa sinyal risiko memang muncul bersamaan. Pemerintah mulai membicarakan kemungkinan pelebaran defisit fiskal. 

Beban pembayaran bunga utang negara terus meningkat. Harga energi global bergejolak akibat ketegangan geopolitik. Di saat yang sama, yield obligasi negara juga menunjukkan tren kenaikan, tanda bahwa investor meminta premi risiko lebih tinggi.

Dengan latar belakang seperti itu, pelemahan rupiah bukanlah sesuatu yang aneh. Justru itu adalah respon pasar yang cukup rasional.

Yang menjadi masalah bukanlah pelemahan rupiahnya. Dalam ekonomi terbuka, semua mata uang bisa naik dan turun. Masalahnya adalah ketika pemerintah merespon kritik dengan retorika, bukan dengan analisis.

Pernyataan bahwa yang mengkritik rupiah adalah “orang yang tidak punya duit” adalah contoh komunikasi ekonomi yang keliru. 

Kritik terhadap nilai tukar bukanlah soal siapa yang kaya atau miskin. Ia adalah bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap kebijakan ekonomi.

Banyak pihak yang mengkritik rupiah justru berasal dari kalangan yang paling memahami pasar. 

Ekonom, analis keuangan, investor institusional, hingga pelaku industri. Mereka membaca data, bukan sekadar menyebarkan pesimisme.

Dalam ekonomi modern, kredibilitas pemerintah adalah aset yang sangat mahal. 

Pasar tidak hanya melihat angka APBN, tetapi juga memperhatikan bagaimana pemerintah berbicara tentang ekonomi. 

Pernyataan yang defensif atau meremehkan kritik sering kali dibaca sebagai tanda ketidaknyamanan terhadap fakta.

Jika rupiah terus bergerak menuju level psikologis Rp17.000 per dolar, pasar tentu akan semakin sensitif. 

Bukan hanya karena angka itu sendiri, tetapi karena ia bisa menjadi simbol menurunnya kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi.

Stabilitas mata uang tidak ditentukan oleh seberapa keras pemerintah membantah kritik. 

Ia ditentukan oleh disiplin fiskal, konsistensi kebijakan, dan kredibilitas komunikasi ekonomi.

Dan selama enam bulan terakhir, pasar tampaknya sedang mengirim pesan yang cukup jelas.

Rupiah mungkin belum jatuh. Tetapi arahnya sudah terlihat.

Hamdi Putra
Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Kalah di PN Jakpus, Penggugat PPP Subadri-Toni Dihukum Bayar Biaya Perkara

Senin, 03 Agustus 2026 | 22:10

Prabowo Terima Medali Kehormatan dari Angkatan Bersenjata Tailan

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:34

Buru Aset TPPU Febrie Adriansyah, Tim 9 Geledah Kantor Don Ritto hingga Rumah Nurman Herin

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:30

Prabowo dan PM Tailan Bidik Nilai Perdagangan Rp359 Triliun dalam Lima Tahun

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:20

Ini Enam Perkara yang Dihentikan KPK

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:10

Petingginya Diperiksa Kejati DKI, Peran AFPI Disorot

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:52

Indonesia-Tailan Sepakat Kembangkan TRM untuk Perangi Kejahatan Transnasional

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:49

Bawaslu Fokus Tingkatkan SDM Hadapi Tantangan Digital

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:38

Prabowo Kenang Masa Muda Bersama Raja Tailan Saat Sambut PM Anutin

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:30

Prabowo Dukung PPHN Jadi Pedoman Lintas Pemerintahan

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya