Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Publika

Enam Bulan Purbaya, Rupiah Melemah tiap Bulan

MINGGU, 15 MARET 2026 | 04:08 WIB

DALAM ekonomi, angka bisa bercerita tentang kepercayaan, arah kebijakan, dan ekspektasi pasar. Dan jika melihat pergerakan rupiah sejak Purbaya Yudhi Sadewa menjabat Menteri Keuangan pada September 2025, cerita yang muncul bukanlah tentang penguatan, melainkan tentang tren pelemahan yang konsisten.

Data nilai tukar menunjukkan bahwa sejak pergantian Menteri Keuangan, rupiah bergerak dalam satu arah. Melemah perlahan, bulan demi bulan.

Pada September 2025, rupiah berada di kisaran Rp16.531 per dolar AS. Sebulan kemudian naik menjadi Rp16.595. November Rp16.687. Desember Rp16.693. Januari 2026 Rp16.815. Februari Rp16.824. Dan pada Maret 2026, rupiah menyentuh sekitar Rp16.913 per dolar.


Jika dihitung sederhana, rupiah melemah sekitar Rp382 atau sekitar 2-3 persen dalam enam bulan.

Bagi orang awam, angka ini mungkin terlihat kecil. Tetapi di pasar valuta asing, arah tren jauh lebih penting daripada besarannya. Dan tren rupiah selama enam bulan terakhir sangat jelas. Hampir tidak pernah menguat secara berarti.

Pasar keuangan jarang bergerak tanpa alasan. Nilai tukar biasanya menjadi indikator pertama yang bereaksi terhadap perubahan persepsi risiko.

Ketika investor melihat potensi tekanan fiskal, ketidakpastian kebijakan, atau perubahan arah ekonomi, reaksi tercepat biasanya muncul di pasar valuta asing.

Dalam konteks Indonesia hari ini, beberapa sinyal risiko memang muncul bersamaan. Pemerintah mulai membicarakan kemungkinan pelebaran defisit fiskal. 

Beban pembayaran bunga utang negara terus meningkat. Harga energi global bergejolak akibat ketegangan geopolitik. Di saat yang sama, yield obligasi negara juga menunjukkan tren kenaikan, tanda bahwa investor meminta premi risiko lebih tinggi.

Dengan latar belakang seperti itu, pelemahan rupiah bukanlah sesuatu yang aneh. Justru itu adalah respon pasar yang cukup rasional.

Yang menjadi masalah bukanlah pelemahan rupiahnya. Dalam ekonomi terbuka, semua mata uang bisa naik dan turun. Masalahnya adalah ketika pemerintah merespon kritik dengan retorika, bukan dengan analisis.

Pernyataan bahwa yang mengkritik rupiah adalah “orang yang tidak punya duit” adalah contoh komunikasi ekonomi yang keliru. 

Kritik terhadap nilai tukar bukanlah soal siapa yang kaya atau miskin. Ia adalah bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap kebijakan ekonomi.

Banyak pihak yang mengkritik rupiah justru berasal dari kalangan yang paling memahami pasar. 

Ekonom, analis keuangan, investor institusional, hingga pelaku industri. Mereka membaca data, bukan sekadar menyebarkan pesimisme.

Dalam ekonomi modern, kredibilitas pemerintah adalah aset yang sangat mahal. 

Pasar tidak hanya melihat angka APBN, tetapi juga memperhatikan bagaimana pemerintah berbicara tentang ekonomi. 

Pernyataan yang defensif atau meremehkan kritik sering kali dibaca sebagai tanda ketidaknyamanan terhadap fakta.

Jika rupiah terus bergerak menuju level psikologis Rp17.000 per dolar, pasar tentu akan semakin sensitif. 

Bukan hanya karena angka itu sendiri, tetapi karena ia bisa menjadi simbol menurunnya kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi.

Stabilitas mata uang tidak ditentukan oleh seberapa keras pemerintah membantah kritik. 

Ia ditentukan oleh disiplin fiskal, konsistensi kebijakan, dan kredibilitas komunikasi ekonomi.

Dan selama enam bulan terakhir, pasar tampaknya sedang mengirim pesan yang cukup jelas.

Rupiah mungkin belum jatuh. Tetapi arahnya sudah terlihat.

Hamdi Putra
Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya