Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah kabar yang menyebut pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) nasional mulai menipis.
Penegasan itu disampaikan Bahlil saat menyampaikan laporan dalam Sidang Paripurna Kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026.
Menurutnya pemberitaan yang menyebut Indonesia mengalami krisis batu bara untuk kebutuhan PLTU tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Bahlil menegaskan stok batu bara saat ini masih berada dalam batas standar nasional, yakni rata-rata 14 hari.
“Saya juga mendapat laporan dari media bahwa seolah-olah batu bara kita untuk PLTU ini katanya sudah menipis. Kami laporkan Pak untuk seluruh PLTU PLTU yang ada baik IPP maupun punya PLN ketersediaan batu bara sekarang rata-rata di 14 hari. Jadi itu masih dalam standar minimal nasional,” ujar Bahlil.
Bahlil menyebut orientasi utama pemerintah dalam pengelolaan sumber daya batu bara adalah memastikan kebutuhan domestik terpenuhi lebih dahulu, khususnya untuk menjaga keandalan pasokan listrik nasional.
Karena itu, ia menilai narasi krisis batu bara yang beredar tidak berdasar.
“Jadi ini juga mungkin jari-jari yang terlalu pintar memainkan kata-kata bahwa seolah-olah kita krisis batu bara itu mohon maaf Pak itu nggak benar,” tegasnya.
Pemerintah, lanjut Bahlil, bahkan telah menyiapkan kebijakan melalui keputusan menteri yang mengatur prioritas pemanfaatan batu bara bagi kebutuhan dalam negeri sebelum diekspor ke luar negeri.
“Bahkan kami telah menyiapkan Kepmen bahwa seluruh produk batu bara yang kita hasilkan memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri sisanya baru kita ekspor. Kalau tidak karena batu bara itu barang milik negara Pak bukan barang bukan barang milik perusahaan,” jelasnya.
Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) sebelumnya mengungkap adanya keterbatasan pasokan batu bara di sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) swasta.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu keandalan pasokan listrik nasional karena sebagian pembangkit hanya memiliki cadangan batu bara untuk belasan hari operasi.
Dewan Pengawas APLSI Joseph Pangalila menyebut penurunan pasokan batu bara ke PLTU sudah terjadi sejak tahun lalu.
Bahkan, beberapa pembangkit dilaporkan memiliki stok kurang dari 10 hari, sementara standar ideal untuk menjaga keandalan operasional pembangkit berada pada kisaran minimal 25 hari operasi.
"Saat ini, sebagian pembangkit memiliki stok kurang dari 10 hari, dan sebagian lainnya hanya belasan hari. Pembangkit yang mencapai 25 hari hanya tinggal beberapa saja," ujar Joseph, Kamis, 26 Februari 2026.
Menurut Joseph, kondisi tersebut patut menjadi perhatian karena produsen listrik swasta atau independent power producer (IPP) berkontribusi hampir setengah dari total pasokan listrik nasional.
