Menko Airlangga Hartarto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat 13 Maret 2026. (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan perkembangan kondisi utang Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat 13 Maret 2026.
Airlangga melaporkan rasio utang luar negeri saat ini 29,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Utang luar negeri masih rendah 29,9 persen dari PDB per hari ini," ujar Airlangga di hadapan Prabowo.
Prabowo kemudian mengonfirmasi besaran rasio utang luar negeri yang dilaporkan.
"Maaf, maaf, 29 persen atau 39 persen? Menurun ya?" tanya Prabowo.
Airlangga menjelaskan bahwa angka 29,9 persen tersebut hanya mencerminkan posisi utang luar negeri.
"Utang luar negeri saja, Pak. Utang luar negeri. Di luar yang diambil dari dalam negeri, Pak," jelasnya
Ia mengatakan jika seluruh utang pemerintah dihitung dari dalam negeri maupun luar negeri, maka rasionya berada di kisaran 40 persen terhadap PDB.
Prabowo pun menilai rasio tersebut masih tergolong rendah dibandingkan banyak negara lain di dunia. Airlangga membenarkan penilaian tersebut.
"Masih salah satu terendah di dunia?" tanya Prabowo.
"Masih terendah," jawab Airlangga.
Selain itu, Airlangga juga melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia yang saat ini mencapai sekitar 151,9 miliar dolar AS.
Nilai tersebut setara dengan pembiayaan sekitar enam bulan impor dan meningkat dibandingkan posisi tahun sebelumnya yang berada di kisaran 140 miliar dolar AS.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung juga telah menyampaikan realisasi pembiayaan utang pemerintah hingga akhir Februari 2026 mencapai Rp185,3 triliun.
Jumlah tersebut setara dengan 22,3 persen dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp832,2 triliun.
"Pembiayaan anggaran tahun 2026 terjaga dengan baik dalam batas terkendali. Realisasinya per akhir Februari mencapai Rp185,3 triliun atau 22,3 persen dari target," kata Juda dalam konferensi pers APBN di Kantor Kementerian Keuangan.