Kritik Publik Bukan Ancaman tapi Masukan bagi Pemerintah

Kritik dan masukan dari masyarakat sipil seharusnya dipandang sebagai bagian penting dalam proses evaluasi kebijakan publik. Sayangnya, dalam praktiknya kritik tersebut kerap dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah.

Pengamat politik Nurul Fatta menilai masyarakat sipil selama ini memberikan masukan secara sukarela demi memperbaiki kualitas kebijakan yang dibuat pemerintah.

“Masyarakat sipil pada dasarnya memberikan masukan secara sukarela demi memperbaiki kualitas kebijakan publik. Laporan yang diberikan masyarakat sipil itu gratis loh, cuma-cuma, tanpa dibayar mereka mau mengevaluasi kebijakan pemerintah,” kata Fatta kepada RMOL, Jumat, 13 Maret 2026.

Menurutnya, peran masyarakat sipil seharusnya ditempatkan sebagai mitra kritis pemerintah dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.

“Mereka seharusnya diposisikan sebagai mitra kritis pemerintah, bukan pihak yang dimusuhi,” ujarnya.

Nurul menjelaskan, dalam sistem politik yang sehat perbedaan pandangan terhadap suatu kebijakan merupakan hal yang wajar. Selalu ada pihak yang menerima kebijakan, namun tidak sedikit pula yang menolak.

Karena itu, penolakan dari sebagian masyarakat tidak seharusnya dipandang negatif. Justru, respons tersebut dapat menjadi mekanisme evaluasi bagi pemerintah untuk menilai efektivitas kebijakan yang dijalankan.

“Dalam sistem politik yang sehat selalu ada pihak yang menerima kebijakan dan ada pula yang menolak. Penolakan tersebut seharusnya dibaca sebagai mekanisme evaluasi kebijakan agar pemerintah dapat melakukan penyesuaian kebijakan,” jelasnya.

Fatta menekankan, evaluasi tersebut bisa dilakukan dengan memperbaiki implementasi kebijakan maupun menyesuaikan desain kebijakan agar lebih efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat.